NTT Dapat Jatah 48.000 Ton Pupuk Bersubsidi

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2018 mengalokasikan 48.000 ton pupuk bersubsidi untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan dialokasikan kepada para petani yang telah terdata.

Kepala Dinas Pertanian NTT, Anis Tay Ruba sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (29/3/2018).

Anis menguraikan, total pupuk yang dialokasikan itu terdiri dari lima jenis pupuk dan telah ditetapkan harga jualnya. Pupuk urea dialokasikan 23.440 ton dengan harga eceran Rp1.800 per kilogram. Pupuk NPK sebanyak 15.490 ton dengan harga eceran Rp2.300 per kilogram. Pupuk SP-36 sebanyak 4.820 ton, pupuk ZA sebanyak 1.640 ton, dan pupuk organik 3.110 ton.

“Pupuk ini tersedia di gudang- gudang milik produsen yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Total pupuk tersebut merupakan kuota yang diberikan untuk setahun. Penyerapan tergantung permintaan atau pembelian dari petani,” kata Anis.

Menjawab pertanyaan jika permintaan melebihi kuota yang diberikan, mantan penjabat bupati Ngada ini nyatakan, tentunya diupayakan untuk dipenuhi. Langkah pertama yang diambil adalah, melakukan pergeseran dari kabupaten yang realisasinya sangat minim. Jika langkah pertama yang diambil ini pun belum menjawabi persoalan yang dihadapi para petani, dibuat pengajuan tambahan ke Kementerian Pertanian.

“Saat ini, kuota pupuk yang dialokasikan telah terpakai kurang lebih 40 persen. Ketersediaan pupuk masih terjamin aman,” papar Anis.

Dia menyampaikan, mekanisme pembelian pupuk bersubsidi harus berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Dalam RDKK itu, sudah disebutkan kebutuhan pupuk pada satu kelompok. Selanjutnya kelompok menyerahkan RDKK tersebut ke kios pupuk yang telah ditunjuk oleh produsen.

“Karena kebutuhan pupuk cukup banyak, diharapkan setiap kelompok harus membuat order sekitar satu sampai dua minggu sebelum waktu pembelian,” papar Anis.

Menyangkut mekanisme mendapatkan pupuk bersubsidi ini, Anis mengaku, pihak telah melakukan sosialisasi secara berjenjang, seperti dengan kepala dinas kabupaten dan para penyuluh pertanian. Diharapkan, dengan sosialisasi itu para petani masuk dalam satu kelompok atau membentuk satu kelompok baru yang memiliki hamparan atau luas lahan tanam yang mencapai kurang lebih satu hektar.

“Kita melakukan penertiban pendistribusian pupuk bersubsidi ini agar diberikan kepada orang yang berhak memperolehnya,” tegas Anis.