Program Sektor Pembangunan Harus Mengacu Pada Rencana Tata Ruang

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Seluruh program dan kegiatan pada semua tingkatan sektor pembangunan mengacu pada rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT, Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Tahun 2010 – 2030.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda Provinsi NTT, Alexander Sena sampaikan ini ketika mewakili Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat membuka pertemuan fasilitasi dan koordinasi keterpaduan program pemanfaatan ruang, di Kupang, Selasa (20/3/2018).

Menurut Alexander, kegiatan pemanfaatan ruang menjadi penting untuk meletakkan pembangunan dalam bingkai penataan ruang. “RTRW merupakan dokumen spasial yang menjadi acuan dan instrumen pengendali bagi seluruh sektor pembangunan dalam pemanfaatan ruang,” katanya.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT, direncanakan berlangsung tanggal 20 hingga 21 Maret 2018. Peserta yang diikutsertakan sebanyak 80 orang, berasal dari Dinas PU dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT, PT Telokom, PT PLN Persero, Balai Sungai Nusa Tenggara II, dan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT.

Tujuan dari pertemuan fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan ruang tersebut untuk menyatukan persepsi dan pemahaman pada semua jenjang pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Termasuk sasarannya pada sektor dan program kegiatan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada RTRW.

Alexander mengatakan, tata ruang menjadi dokumen spasial dan dasar dalam setiap pengisian ruang. Sehingga seluruh program dan kegiatan harus merujuk pada rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Perda nomor: 1 tahun 2011.

Diharapkan, ada pemanfaatan ruang wilayah untuk kegiatan investasi. Tentu hal ini butuh keterpaduan program pemanfaatan ruang yang dapat menjadi dasar bagi setiap stakeholder, baik di tingkat pusat dan daerah.

Sesuai Perda nomor: 1 tahun 2011 tentang RTRW, ditetapkan 34 kawasan strategis di NTT yang perlu disentuh dengan aktivitas pembangunan berbasis tata ruang dan wilayah. Misalnya, kawasan strategis perbatasan negara, pulau-pulau kecil dan terluar, kawasan ekonomi kapet Mbay juga kawasan strategis nasional Komodo.

Kepala Dinas PUPR NTT, Andre Koreh menjelaskan, pertemuan yang digelar ini merupakan bagian dari kegiatan pelaksanaan penataan ruang yang diberi nama fasilitasi dan koordinasi (faskor) keterpaduan program pemanfaatan ruang. Pertemuan ini juga untuk melakukan sinkronisasi program, terutama sektor-sektor yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah.

“Kita akan melihat sejauh mana kondisi ruang wilayah yang telah dilakukan. Sekaligus melihat konsistensi dari program tahun 2018 untuk disesuaikan dengan program yang telah disepakati pada tahun 2017 lalu. Atau apakah pelaksanaan RTRW saat ini sudah sesuai dengan program yang disepakati pada tahun 2018,” ungkap Andre.

Kata Andre Koreh, fasilitasi dan koordinasi merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi tentang pentingnya RTRW dalam pembangunan kawasan wilayah berbasis tata ruang. Namun, ucap dia, apakah rencana tata ruang wilayah itu sendiri sudah mencakup kepentingan masyarakat. “Pada satu sisi ada peraturan dan pada sisi lain ada kebutuhan dan bagaimana mensinkronisasi hal ini,” jelas Andre.

Kepala Bappeda NTT, Wayan Darmawa berpendapat, Perda nomor: 1 tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030, dari sisi pola ruang perlu penyesuaian, mengingat adanya perubahan kawasan lindung. Demikian juga perlu penyesuaian, karena adanya pembangunan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara dan bendungan. Hal ini juga memperngaruhi dari aspek struktur ruang.

Wayan menambahkan, hal lainnya yaitu terkait sementara proses perubahan kawasan lindung seluas 3.471 hektar di seluruh kabupaten yang perlu mendapat persetujuan DPR RI. Hal ini juga perlu dilakukan penyesuaian RTRW.