Pembayaran Gaji PTT di Kota Kupang Masih Tunggu SK Walikota

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pembayaran gaji honorer Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkup Pemerintahan Kota Kupang, masih menunggu Surat Keputusan (SK) Walikota Kupang.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah (BPKAD) Kota Kupang, Jefri Pelt Kepada wartawan di Kantor DPRD pada sela-sela sidang I Tahun 2018 DPRD Kota Kupang, Senin (12/2/2018).

Menurut Jefri, pelaksanaan pembayaran PTT ini, dapat dilaksanakan jika pihaknya sudah menerima SK walikota.

“Anggaran untuk PTT tahun ini 2018 masih tetap sama dengan tahun lalu yakni sebanyak 1.600 lebih PTT,” kata Jefri.

Jefri menjelaskan, pembayaran gaji PTT perlu adanya SK, karena SK ini sebagai dasar hukum dalam pembayaran. Sehingga soal berkurang dan bertambah tersebut akan dilihat dari SK.

“Dalam pengalokasian anggaran pada belanja pegawai disesuaikan jumlah pegawai yang ada,” ujar Jefri.

Sementara disinggung soal adanya keinginan walikota agar gaji PTT yang diterima ada perbedaan PTT lama dan baru, Jefri mengatakan, untuk kenaikan upah PTT sudah dinaikan pada sidang perubahan kali lalu. Sehingga kenaikan akan dilakukan secara bertahap, sebab akan dilihat dari kemampuan keuangan daerah.

“Naik dan tidak gaji PPT, kami juga pastinya memperhatikan prosentase belanja pengawai yakni dari sisi kemampuan keuangan daerah dan juga melihat keseimbangan belanja pegawai,” tutur Jefri.

Terpisah, Anggota DPRD asal Fraksi nasdem sangat menyesalkan sikap dari pemerintah kota kupang yang terlambat membayar gaji para PTT. Menurutnya keterlambatan pembayaran tentu sangat berpegaruh terhadap kinerja para PTT, apalagi saat ini dirinya mendapat kabar bahwa pemerintah sementara melakukan evaluasi terhadap kinerja PTT, menyusul akan dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah tenaga PTT, untuk menghemat anggaran.

Saya sempat baca lewat media bahwa alasan pemerintah belum membayar upah PTT karena masih melakukan evaluasi kinerja. Ini yang lucu menurut saya, sebab penilaian kinerja kalau tidak membayar honor selama berbulan-bulan tentu mempengaruhi kinerja. Datang kantor butuh biaya, belum lagi keperluan rumah tangga. Jelas kalau biaya hidup tidak terpenuhi, maka kinerja pasti terganggu,” katanya.

Untuk itu, Yuven berharap agar pemerintah segera membayar upah bagi para PTT, agar tidak lagi ada keluhan dari para PTT.

Sebelumnya, kepala BKD kota kupang, daud Djirah mengaku, keterlambatan pembayaran honor bagi para PTT dilingkup pemkot Kupang disebabkan pemerintah lewat dinas, badan, dan bagian masih melakukan evalusi kinerja dari para PTT, menyusul akan dilakukan rasionalisasi tenaga PTT.

“Tertundanya pemabayaran honor PTT, karena masih dilakukan evaluasi terhadap 1668 PTT dilingkup pemkot Kupang,” katanya.

Ia mengaku, evaluasi terhadap kinerja terhadap para tenaga PTT sudah hampir selesai, karena sebagian besar dinas, badan, maupun bagain di lingkup Pemkot Kupang telah memasukan hasil evaluasi tersebut, sehingga dalam waktu dekata honor para PTT bisa segera dibayarkan.