Kasus Pemukulan Jaksa, Sekda Belu: Yang Bersalah Wajib Dihukum

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Menyikapi kasus pemukulan terhadap dua Jaksa Kejari Belu oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Sekda Belu mengatakan, kasus tersebut sedang ditangani pihak Kepolisian Polres Belu.

Kepada NTTOnlinenow.com, Senin (13/11/2017) Bere menuturkan, terlepas dari proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik, Pemkab juga sementara melakukan proses Kepegawaian, karena laporannya baru diterima.

“Kita mendukung proses hukum yang sementara dilakukan pihak penyidik Polres Belu. Siapa yang bersalah wajib dihukum,” tegas di disela-sela pembukaan Sidang III DPRD Kabupaten Belu.

Dalam proses Kepegawaian, tentu pihaknya masih akan melihat tingkat pelanggaran seperti apa yang telah dilakukan oknum anggota Pol PP. Apakah itu pelanggaran sedang, ringan atau berat, dan itu aspek pelanggaran itu akan didiskusikan dengan tim yang akan dibentuk untuk melihat kategori pelanggaran seperti apa.

Sementara proses kepegawaian, kita masih lihat dulu dan masih lihat tingkat pelanggaran itu seperti ada sedang ringan atau berat, tiga itu nanti kita akan diskusi dengan tim kita masih akan melihat kategori kesalahan masuk dimana.

Setelah itu jelas Bere baru akan disarahkan kepada Bupati inilah hukuman atas kesalahan yang dilakukan staf. Kita tidak bisa mengandai-andaikan masih akan lihat masalahnnya. Karena itu masih akan melihat sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga : Tetapkan Dua TSK, Penyidik Dalami Kasus Pemukulan Jaksa Oleh Anggota Pol PP Belu

Dikatakan, kasus pemukulan tersebut hal yang sangat tidak wajar dan jelas melanggar hukum, karena langgar hukum orang mabuk itu tidak wajar dan ini memalukan Pemerintah. Menurut penyampaian Kasat saat kejadian dia telah kembali, karena itu lebih jelas akan ditanya pada Sekretaris yang punya hajatan.

“Ini jam Dinas pakaian seragam lengkap. Orang Pol PP yang harusnya menjaga ketertiban tapi dia justru membuat hal yang sangat tidak wajar. Apakah sanksi sedang, ringan atau berat, ini tergantung tim kita bekerja,” tegas dia.

Ketika disinggung apakah Kasat pol PP akan digeser terkait kasus tersebut, jelas Sekda Belu persoalan itu nanti akan dilihat dari kategori pelanggaran dan tentu akan dibina. “Saya tanya ke Kasat, kenapa anggota buat masalah, jawabnya mereka sudah pulang, dan Sekretarisnya yang perlu kita lihat kenapa biarkan anak buahnya miras,” tutur Bere.

Masih menurut Bere, dalam apel Senin pagi dia mengaku marah terhadap para ASN dan pegawai tenaga kontrak yang melakukan tindak pidana hukum, termasuk konsumsi minuman keras (miras) apalagi sedang dalam jam Dinas.

“Dalam apel pagi saya ada marah dan sebagai pembina kita harus membina mereka. Saya sudah sampaikan ke Polres untuk diamankan diproses sesuai dengan ketentuan dan kita akan melihat juga sesuai ketentuan Kepegawaian,” tegas dia.

Kesempatan itu, dia menghimbau dan melarang agar para ASN dan pegawai lain tidak boleh mengkonsumsi miras pada saat mengikuti acara dan hajatan pesta, karena miras dapat memicu persoalan.