P2TP2A Perlu Ada Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Berdasarkan data olahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Belu dalam tiga tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Belu, Timor Barat perbatasan Indonesia-Timor Leste cenderung meningkat.

Bertolak dari kasus tersebut maka perlu dibangun lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) khusus penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah perbatasan Belu.

Menurut Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Erni Ganggas berdasarkan data DP3A, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2014 sebanyak 194 kasus, tahun 2015 sebanyak 155 kasus dan tahun 2016 sebanyak 176 kasus. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 sebanyak 105, tahun 2015 sebanyak 89 kasus dan tahun 2016 terdapat sebanyak 93 kasus.

“Sangat penting sekali P2TP2A dibentuk di Kabupaten Belu. Kenapa, karena bertolak dari data DP3A data kekerasan yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini trennya terus meningkat, khusus perempuan dan anak,” ujar Erni kepada media usai diskusi bersama di Kantor PPSE Keuskupan Atambua, Senin (21/8/2017).

Dikatakan, dalam penanganan kasus selama belum mempunyai satu wadah yang tersistem dengan baik dalam penanganannya. Yang ada sekarang penangangannya itu masih sepenggal-sepenggal. Harusnya kita membentuk satu unit P2TP2A itu supaya ketika ada korban penanganannya bisa terpadu dan tuntas.

Jadi mulai dari tahapan pengaduan kemudian dari tahapan rehabilitasi dimana mereka ada konseling, ada perawatan, ada kesehatannya dan upaya perlindungan hukumannya dan ada tahapan reintegrasi. Tahapan ini bisa disatukan dalam satu unit pelayanan terpadu sehingga ketika ada korban dengan cepat bisa ditangani.

Lanjut Erni, jadi tidak saja ditangani proses hukumnya tapi mentalnya juga psikologisnya direhabilitasi, dia harus diberdayakan sehingga kasus ini terjadi perempuan itu sudah siap untuk kembali menjadi orang normal. Anak pun demikian, kita tidak hanya tuntut pelakunya, tapi setelah kasus ini perlahan-lahan kita sembuhkan fisik juga batin anak.

Baca juga : Tingkatkan Keharmonisan, 10 Pasutri Ikut Weekend Marriage Encounter Angkatan 23

“Disinilah peran P2TP2A itu ada, sehingga sistem pelayanan yg terpadu, terkonsentrasi akan sangat membantu para korban yang terkena kekerasan itu terutama perempuan dan anak,” ucap dia.

Tambah Erni, dalam program pelayanan tersebut yang saat ini sedang berjalan sangat membutuhkan psikolog karena memang selama ini tidak ada. Padahal psikolog sangat dibutuhkan sekali baik untuk korban maupun pelaku sehingga juga membantu memudah teman-teman penyidik supaya memproses kasusnya dengan cepat.

“Harapan kita dalam waktu dekat wadah tersebut segera bisa terbentuk agar penanganan kasus-kasus tersebut bisa teratasi,” pinta dia.

Koordinator Program MAMPU PPSE Keuskupan Atambua, Mikhael Leuape menyampaikan, diskusi hari ini untuk mendorong Pemerintah Belu untuk segera membentuk kelembagaaan P2TP2A supaya semua kasus tindakan terhadap perempuan dan anak ditangani secara profesional.

Karena tantangan selama ini, jelas dia begitu banyak pengaduan yang diterima kelompok masyarakat ditingkat desa tetapi rujukannya mau kemana. Karena titik tolak itu kami dorong Pemerintah Kabupaten lewat Dinas pemberdayaan perempuan untuk percepat pembentukan lembaga P2TP2A sehingga semua kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan akan ditangani secara baik di Belu.

“Sehingga kita berupaya agar kasus-kasus ini bisa diminimalisir oleh Pemerintah Kabupaten dengan membangun kerja berjejaring. Karena disini banyak pengada layanan sehingga setelah ditangani lembaga maka tindakan lanjut itu bisa diberikan pada pengada lain untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang ada,” pungkas Leuape.