Komisi I DPRD Belu Gelar RDP Terkait Pembangunan Kikavser di Lelowai

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Komisi I DPRD Belu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Belu, Kodim 1605/Belu dan warga masyarakat Lelowai, Desa Derok Faturene terkait polemik pembangunan Kompi Kavaleri Serbu.

RDP dipimpin Ketua Komisi I Martin Nai Buti di ruang Komisi, Kamis (13/7/2017) dihadiri seluruh anggota Komisi I, anggota Komisi III, Wabup Belu, Dandim 1605/Belu, Kadis Perijinan Belu, Kepala Kesbangpol Belu, Gaspar Betty warga pemilik lahan serta koalisi masyarakat sipil.

Perwakilan koalisi dalam RDP itu menyampaikan alasan mempertanyakan pembangunan markas kompi kaveleri serbu tanpa adanya sosialisasi bagi warga setempat. Selain itu dipertanyakan surat dukungan pembangunan markas yang dilakukan oleh warga yang bukan berada di Lelowai.

Selain itu diklaim juga sebagai pemilik tanah atau lahan yang telah disertifikat, akan tetapi diserahkan Gaspar Betty pada pihak TNI secara sepihak oleh tanpa sepengetahuan warga lain yang juga notabene pemilik lahan tersebut.

Menanggapi hal itu, Gaspar Betty pemilik lahan menuturkan, luas lahan milik pribadinya yang diserahkan ke pihak TNI merupakan milik pribadinya. Dari total luas lahan 6 hektare, hanya satu hektare yang memiliki sertifikat.

Baca juga : Diguyur Hujan Angin, Satgas Yonif 712/WT Melayani Warga Laktutus Dengan Hati

Sementara itu Dandim Belu, Letkol Czi Nurdihin Adi Nugroho menyampaikan bahwa, proses pembangunan Kikavser di dusun Lelowai, desa Derok Faturene telah melalui tahapan sosialisasi kepada warga masyarakat setempat lebih dari satu kali.

Wakil Bupati J.T Ose Luan mengatakan, Pemerintah Belu meneruskan harapan negara dari Kavaleri berada di Belu sebagai pilihan serta pendekatan kepada tokoh masyarakat. Tujuan utama yaitu sebagai pertahanan keamanan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Lelowai.

Dikatakan bahwa, terkait keberadaan kavaleri yang telah disampaikan tadi adalah permasalahn yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada. Keberadaan pihak TNI dalam hal ini untuk melaksanakan tugas pokoknya yakni memperkuat ketahanan negara, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

“Saya minta tidak perlu ada kecurigaan-kecurigaan dengan aparat TNI terkait pembangunan Kavaleri. Saya minta segera diselesaikan masalah tanah secara baik antara pemilik lahan, romo dan instansi terkait sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak mendasar,” harap Luan.

Sementara itu kesimpulan Komisi I DPRD Belu yang disampaikan Ketua Marten Nai Buti bahwa, dalam proses pembangunan Kikav di dusun Lelowai masih ditemukan adanya permasalahan kecil. Oleh karena itu dimohon berbesar hati dari pihak TNI agar menghentikan sementara pembangunan tersebut sambil mengurus segala administrasi seperti perijinan.

“Diharapkan kepada pihak TNI perlu adanya pendekatan persuasif dengan para tokoh adat, maupun kebudayaan setempat atau kearifan lokal terkait pembangunan tersebut, dan perlunya memandang hak rakyat,” pinta dia.