Rencana Pembangunan Monumen Pancasila Dinilai Tidak Memberi Dampak
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Rencana pembangunan monumen Pancasila di Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dinilai tidak memberi dampak manfaat dan tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pernyataan ini disampakan Anggota Komisi II DPRD NTT dari Fraksi NasDem, Inosensius Fredy Mui kepada wartawan di Kupang, Kamis (8/6/2017).
Menurut Fredy, tidak ada korelasi yang cukup signifikan antara pembangunan monumen Pancasila dengan upaya merajut keberagaman akibat kondisi intolerasi dan radikalisme yang terjadi belakangan ini yang dianggap berpotensi mengganggu relasi antar anak bangsa di Indonesia.
“Untuk merajut keberagaman tidak bisa hanya dengan membangun tugu atau monumen. Yang bisa kita lakukan dengan baik adalah berupaya merajutnya dari kelompok ke kelompok, sekolah di setiap tingkatan, kampus ke kampus atau dari basis ke basis. Sementara monumen tidak bicara apa-apa,” ujarnya.
Fredy mengatakan, pembangunan monumen tersebut akan menghabiskan anggaran yang cukup besar, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penggagas pembangunan yakni Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yaitu mencapai Rp35 miliar.
“Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan begitu besar, belum lagi setelah dibangun nanti akan membutuhkan biaya perawatan yang mahal. Daripada dana yang besar itu dihabiskan untuk bangun monumen, sebaiknya digunakan oleh tim untuk melakukan sosialisasi ke elemen-elemen masyarakat guna merajut kebersamaan,” katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, akan lebih mengena atau tepat sasaran. Seperti yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa sebagai panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara.
Baca : Cabuli Bocah Usia Dua Tahun, Pria di Kupang Diringkus Polisi
“Hal ini bila dilakulan akan lebih tetap guna dan tepat sasaran ketimbang membangun monumen. Kita ambil contoh, monumen G 30 S PKI yang dibangun di Lubang Buaya tidak mengubah apapun,” tandasnya.
Dia menambahkan, persoalan yang paling mendasar di NTT adalah masalah kemiskinan, kesenjangan antara yang kaya dan miskin, soal disparitas. Terkait keberagaman, menurutnya, sebenarnya bukan masalah bagi masyarakat NTT yang sudah sangat toleran.
“Sebetulnya apa yang sedang terjadi adalah permainan dari para elit politik. Kepentingan elit politik yang kemudian dibawa ke tengah-tengah masyarakat yang selama ini hidup rukun dan damai. Ini adalah kepentingan pragmatis sekelompok orang yang ingin merebut kekuasaan kemudian memakai isu-isu untuk memenangkan pertarungan politik, dengan mengorbankan keberagaman,” ujar Fredy.
Sebelumnya, Ketua FPK, Pius Rengka mengatakan, FPK memandang penting bahwa komitmen menjaga dan mengamalkan Pancasila dari berbagai elemen masyarakat setempat itu dipertegas pula dengan adanya pembangunan Monumen Pancasila.
“Untuk itu kita berharap niat membangun monumen Pancasila ini medapat dukungan dari DPRD NTT maupun berbagai pihak sehingga bisa terealisasi,” katanya.
Anggota FPK, Theodorus Widodo yang juga menyumbangkan lahannya seluas 5 Ha untuk pembangunan monumen itu mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Monumen Pancasila itu diperkirakan mencapai Rp.35 miliar.
Monumen Pancasila yang sudah dirancang sejumlah arsitek setempat itu, akan dibangun dengan ketinggian 30 meter dan lokasi pembangunan berada pada sebuah bukit arah menuju Pelabuhan Bolok, di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.
