Fraksi PKB Pertanyakan Persentase Angka Kemiskinan di NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Fraksi PKB DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan terkait dasar yang digunakan dalam perhitungan persentase angka penduduk miskin di NTT.

Fraksi PKB memohon Pemerintah Provinsi NTT untuk menjelaskan kriteria yang digunakan sehingga dapat mengetahui angka kemiskinan yang dilaporkan menurun.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD NTT, Yohanes Rumat pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT TA 2016, Kamis (8/6/2017).

Yohanes mengatakan, terkait dengan persentase penduduk miskin di NTT pada bulan Maret 2016 yakni sebesar 22,19 persen dan data ini menunjukkan terjadi penurunan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Apakah dengan menggunakan data dari Bank Indonesia, menjadi dasar untuk mengkategorikan angka kemiskinan. Sedangkan data lapangan menunjukkan kemiskinan masih merajalela di Bumi Flobamora,” ujarnya.

Baca : Rencana Pembangunan Monumen Pancasila Dinilai Tidak Memberi Dampak

Laporan Gubernur terkait dengan terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat pada tahun 2016 di Provinsi NTT dengan persentasi pada tahun 2015 sebesar 5,13 persen. Menurutnya, kenyataan ini tentu menjadi dampak positif dan menggembirakan bagi masyarakat NTT pada umumnya.

“Hal ini menjadi pertanyaan serius bagi pemerintah, perubahan ekonomi seperti apa yang dialami langsung oleh masyarakat NTT sampai saat ini,” katanya.

Sedangkan kenyataan saat ini, lanjutnya, masyarakat NTT mengalami begitu banyak persoalan secara ekonomi terkait dengan perubahan iklim yang melanda sehingga terjadi gagal panen bahkan pangan rusak dan status provinsi termiskin urutan ketiga dari belakang.

“Fraksi PKB ingin mengetahui kriteria apa sehingga pemerintah mengkategorikan bahwa pada tahun 2016 di NTT mengalami peningkatan secara ekonomi.” pungkasnya