Tokoh Agama Harus Kritisi Pembangunan NTT
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Tokoh agama dan pimpinan umat yang hadir dalam dialog antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan di Kupang, Kamis (16/3/2017), menyoroti pentingnya otokritik dari semua komponen dalam membangun NTT.
Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Pdt. Mery Kolimon menyatakan, otokritik dari rakyat, pemerintah dan komponen kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga keagamaan diperlukan untuk membangun daerah Nusa Tenggara Timur.
Betapa vitalnya otokritik itu. Sebab hanya dengan berani melihat dan mengakui kekurangan sendiri, terbuka kemungkinan bagi perubahan. Dan perubahan adalah prasyarat mutlak bagi perkembangan serta pertumbuhan dalam pembangunan.
“Kita perlu menghitung dengan baik hal-hal positif yang merupakan kekayaan kita, tetapi juga dengan jujur dan terbuka harus mengakui kekurangan- kekurangan, kendala dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur sejauh ini,” katanya.
Hal ini disampaikan Pdt. Mery saat diberikan kesempatan untuk menanggapi presentasi yang disampaikan Gubernur NTT Frans Lebu Raya terkait perkembangan pembangunan, serta enam tekad program pembangunan Pemerintah Provinsi NTT.
Menurut Mery, masih terdapat banyak persoalan yang menjadi pergumulan masyarakat maupun umat beragama di NTT. Salah satu persoalan yang disorotinya ialah masalah human trafficking. Catatan Majelis Sinode GMIT, kata Mery, pada tahun 2016 sebanyak 54 orang NTT meninggal di luar negeri.
Baca : Jefri Riwu Kore Janji Lanjutkan Program Jonas Salean
“Sesuai catatan kami di Sinode GMIT, tahun kemarin (2016 -red) itu ada 54 (lima puluh empat) anak kita pulang dalam kondisi tidak bernyawa, dan tahun ini saja kami menerima laporan sudah 17 orang, ini tidak menutup kemungkinan diakhir 2017 angka ini akan sangat tinggi,” ungkapnya.
Dia mengatakan, warga yang pergi untuk bekerja di luar negeri memiliki impian dan juga harapan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun karena rendahnya pendidikan serta keterampilan yang terbatas membuat mereka rentan terhadap tindakan perdagangan manusia.
“Sehingga kami melihat dalam dialog seperti ini penting sekali untuk kita menyebutkan masalah- masalah yang kita hadapi dan bagaimana kita bersama sama mencarikan jalan keluar yang terbaik agar dapat meminimalisir bertambahnya korban,” katanya.
Sementara itu, Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang, Pr, menyoroti soal tingginya kesenjangan sosial masyarakat. Hal itu sesuai dengan fakta yang ditemui dalam perjalanan misi yang diembannya selama 20 tahun terakhir ketika mengunjungi umat dari desa ke desa di wilayah Keuskupan Agung Kupang.
“Kesenjangan ini selalu saya temui. Karena itu, kesenjangan pembangunan antara desa dan kota yang terjadi selama ini, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, sebab jika dibiarkan maka dapat menciptakan situasi kerawanan sosial,” katanya.
Menurut Petrus, lapangan pekerjaan merupakan suatu sumber kehidupan yang menjadi martabat dari setiap orang. Oleh karenanya, harus diperjuangkan dengan baik oleh pemerintah dengan menciptakan atau menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Ini juga dapat menekan angka tenaga kerja yang akan bekerja ke luar daerah.
“NTT sangat terkenal dengan kekayaan lautnya, hasil ikannya yang tak terhitung jumlahnya, banyak pula sekolah pelayarannya. Tetapi kalau di NTT tidak ada galangan kapal maka tidak akan pernah ada pengembangan di bidang kelautan dan perikanan, khususnya untuk penangkapan ikan,” tandasnya.
