Pemprov NTT Verifikasi Kembali Penerima PIP SMK/SMA

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Setelah pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, pihak pemprov tetap mengacu Petunjuk Teknis (Juknis) dalam penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Kupang, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), meskipun bantuan PIP sudah ada SK dan lampirannya yang telah diserahkan pihak Rumah Aspirasi Jeriko.

“Memang SK dan Lampirannya sudah ada tetapi banyak yang salah sasaran dan tidak sesuai Juknis, sehingga akan diverifikasi oleh sekolah,” Kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Johana Lisapaly, kepada wartawan, Senin (23/1/17).

Ia mengatakan, nama-nama penerima PIP yang sudah terlampir dalam SK Kementerian Pendidikan akan diverifikasi kembali oleh pihak sekolah, baik itu dari sekolah swasta dan Negeri. Alasan utama instruksi untuk dilakukan kembali verifikasi nama penerima bantuan PIP oleh sekolah, karena pihak Kementerian Pendidikan Kebudayan lewat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menegah telah mengeluarkan surat dengan Nomor:349/D/KU/2017 soal penyaluran PIP.

Dalam surat yang ditandatangani Dirjen Pendidikan Dasar Menegah, Hamid Muhammad, disebutkan bahwa penerima beasiswa PIP harus sesuai juknis, antara lain, peserta didik merupakan pemegang Kartu Indonesia Pintar, peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus, seperti peserta didik beserta dari program PKH, Pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS), peserta didik yang berstatus yatim piatu, peserta didik yang terkena bencana alam, kelainan fisik, peserta didik dari lembaga pendidikan non formal, dan peserta didik yang menempuh study keahlian kelompok bidan, pertanian dan perikanan, peternakan, kehutan dan pelayaran kemaritiman.

Baca : Hanya Serahkan SK, DPRD Minta Rumah Aspirasi Lampiran Nama Penerima PIP

Dalam juknis itu, kata Plt, disampaikan apabila terdapat penerima dana bantuan PIP yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut, pihak sekolah tidak dapat memberikan surat keterangan sebagai syarat pencairan dana di Bank penyalur.

“Kami tidak menghambat penyaluran PIP, tapi sudah ada juknis yang mengatur siapa saja yang pantas mendapat bantuan PIP. Kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu nama-nama yang tertera dalam SK yang diusulkan pemangku kepentingan, jika kami menemukan nama-nama yang layak, kami akan menyalurkannya. Jika ada nama yang tidak layak tercantum dalam SK Kementerian maka kami akan kembalikan nama-nama itu ke Kementerian,” tandas Johana.

Ketika disinggung soal sekolah SMA/SMK swasta yang sudah menyalurkan beasiswa PIP tanpa melakukan verifikasi ulang, Johana mengaku akan melaporkan sekolah-sekolah swasta yang telah menyalurkan dana PIP ke pihak Kemendikbud untuk diketahui. Sedangkan untuk sekolah Negeri tetap akan diverifikasi ulang.

Menyangkut apakah ada dampak hukum bagi sekolah yang sudah menyalurkan PIP tidak sesuai Juknis, Johana mengaku bukan ranahnya untuk berbicara soal dampak, tetapi pada intinya pemerintah akan melaporkan ke Kemendikbud sekolah-sekolah mana saja yang sudah menyalurkan PIP.