DPRD Hanya Bahas Lima Ranperda Dalam Sidang I

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dari 13 Program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang diusul oleh Pemerintah Kota Kupang tahun 2017 untuk dibahas oleh DPRD Kota Kupang di sidang I, kemungkinan besar hanya Lima Ranperda yang akan dibahas.

“Dari 13 Propemperda yang di usulkan Pemerintah Kota, tujuh Propemperda yang sudah ditetapkan dan sisa enam Propemperda dan ditambah satu yakni Ranperda BPMK sehingga menjadi tujuh yang diusul Pemkot untuk dibahas di sidang I. Sesuai hasil kanjian kami bersama pemeritah kemungkinan hanya lima Propemperda yang akan dibahas di sidang I nantinya,” kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Kupang, Herry Kadja Dahi yang didampingi dua anggota Baleg, Merry Salouw dan Selly Tokan Kamilus usai rapat bersama pemerintah di Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (23/1/2017).

Menurut Herry, Propemperda yang diusulkan Pemerintah Kota ini, setelah dikaji ada empat Perda yang belum bisa dibahas disidang I, yaitu revisi Perda nomor 56 tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan bagi pedagang kaki lima, revisi Perda nomor 17 tahun 2007 tentang tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas, revisi Perda nomor 16 tahun 2007 tentang dana santunan bagi PNS yang pensiun, wafat dan cacat tetap dilingkup Pemerinta Kota Kupang serta revisi Perda dari BKD.

Baca : Komisi II: Penyulingan Air Laut Bisa jadi solusi Atasi Krisis Air di Kota Kupang

“Belum dibahasnya revisi Perda ini bukan berarti tidak penting untuk dibahas di sidang I, tetapi akan dibahas dalam sidang II atau Sidang III nantinya. Untuk dalam sidang I kemungkinan hanya lima Raperda yang dibahas dalam sidang I,” kata Herry.

Sementara itu Selly Tokan Kamilus mengatakan, Propemperda yang diusul pemerintah tersebut ada 13 dan tambahan satu perubahan Ranperda BPMK perlu dimasukkan kembali, namun yang didiskusikan bersama pemerintah untuk mendengar penjelasan dari pemerintah yang mana Ranperda yang urgen untuk dibahas secapatnya dan mana yang belum terlalu urgen, karena sesuai jadwal ada tiga kali sidang.

“Diskusi bersama pemerintah ini kami hanya ingin mengetahui penjelasan usulan Ranperda ini kira-kira esensi Perda seperti apa, sehingga kita bisa melihat mana yang perlu dibahas terlebih dahulu, sebab kita tidak bisa mambahas keseluruhan Perda dalam satu kali sidang, karena waktu sangat terbatas,” kata Selly.

Oleh karena itu, kata Selly, dari penjelasan pemerintah tersebut hanya lima yang akan dibahas di sidang I yaitu penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada Bank NTT, penyelenggaraan parkir, penyelenggaraan kearsipan daerah, dan penyelenggaraan ketenagaan kerja, serta BPMK,” kata Selly.