Polemik PDAM Kupang, DPRD NTT: Jangan Korbankan Rakyat

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Terkait polemik pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kupang yang terus diributkan dan menjadi polemik antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kota Kupang, diharapkan agar segera diselesaikan sehingga tidak mengorbankan rakyat dalam mendapatkan pelayanan air bersih.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno kepada wartawan di Kupang, Selasa (29/11/2016).

Menurut Anwar, Pemerintah dalam hal ini Gubernur bersama Pimpinan DPRD NTT dalam pertemuan beberapa waktu dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri pada Musrenbang Provinsi, telah menawarkan satu opsi sebagai solusi terbaik dari konflik tersebut yaitu, aset PDAM Kupang diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

“Aset-aset infrastruktur air bersih ini kan milik Pusat, nanti pemerintah pusat akan memberikan kewenangan ke Provinsi karena dianggap sebagai pihak yang netral. Sehingga kita berharap apapun mekanisme atau cara mengelolanya, yang penting rakyat mendapatkan manfaat,” katanya.

Anwar menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kota Kupang agar tidak menjadikan rakyat sebagai obyek konflik. Karena bagi rakyat, pihak mana pun yang mengelola PDAM Kupang, yang terpenting adalah membawa asas manfaat sehingga dapat menikmati pelayanan air bersih dengan baik.

“Tetapi pengelolaan itu juga harus berdasarkan regulasi dan aturan-aturan yang sah. Selanjutnya, kalau pemerintah pusat sudah mengambil alih, tentu berdasarkan peraturan yang berlaku, misalnya dengan memberikan kewenangan kepada pemprov, dan pemprov harus siap,” tegasnya.

Dia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Kupang seharusnya bisa menerima kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak berkeras untuk tetap mempertahankan pengelolaan PDAM Kupang. Karena ada hirarki pemerintahan di NKRI.

“Kita ini kan NKRI, sehingga ada hierarki pemerintah. Kalau secara aturan itu pemerintah pusat boleh mengambil alih atau menarik, maka itu tidak bisa ditolak,” ujarnya.

Baca : Anggota Korpri Dituntut Inovatif

Anwar menyatakan, apabila persoalan tersebut memiliki kelemahan pada aturan atau regulasi, maka seharusnya diselesaikan secara hukum, sehingga ada pembuktian hukum yang kemudian menentukan pihak-pihak yang lebih tepat untuk mengelolanya.

“Karena kalau diselesaikan secara hukum lebih elegan, dari pada tarik menarik terus, bentrok dan seterusnya seolah-olah rakyat ini tidak mendengar dan melihat. Saya tekankan, Pemkot dan Pemkab Kupang harus melihat kepentingan masyarakat, asas manfaat bagi masyarakat, dan harus pula sesuai regulasi,” tandasnya.

Sementara itu, anggota DPRD NTT asal daerah pemilihan (Dapil) NTT 2 mencakup Kabupaten Kupang, Rote Ndao, dan Sabu Raijua, Winston Neil Rondo, meminta pengelolaan air bersih PDAM Kabupaten Kupang harus profesional dengan menempuh solusi yang saling meguntungkan.

“Pelayanan air bersih tidak boleh terganggu apabila ada perubahan pengelolaan. Karena itu, tempuh solusi yang saling menguntungkan dengan cara yang elegan dan terhormat. Intinya, kami dukung pengelolaan air bersih yang profesional,” tegasnya.

Winston menyatakan, penyelesaian permasalahan PDAM Kupang, antara Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang harus diselesaikan secara baik, mengingat perselisihan itu bisa berdampak kurang baik terhadap pelayanan air bersih kepada masyarakat.

“Pemerintah perlu duduk bersama lagi untuk membicarakan soal PDAM. Kembali buka ruang diskusi yang baik sehingga tidak ada yang dirugikan dalam persoalan ini. Yang perlu dilihat agar pelayanan air kepada masyarakat tidak terhambat,” pungkas Winston.