Diduga Pungli, Kepsek SDLB Binaan Penfui “Diadili” Komisi V

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Diduga melakukan praktek pungutan liar (Pungli) terhadap 86 siswa Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Binaan Penfui Kota Kupang, Kepala Sekolah (Kepsek) SDLB Binaan, Edy Wahon “diadili” di oleh Komisi V DPRD NTT, setelah diadukan sejumlah orang tua murid pada Kamis, (24/11/2016).

Elsye Nahumuri, salah satu dari sejumlah orang tua siswa di sekolah tersebut, ketika mendatangi Komisi V DPRD NTT mengatakan tidak setuju dengan kebijakan kepala sekolah yang melakukan pungutan yang bersumber dari uang siswa. Semestinya siswa-siswi di sekolah tersebut mendapat perhatian khusus dari pihak sekolah.

Dijelaskan, dalam setahun, setiap siswa berhak menerima uang bantuan pendidikan sebesar Rp 1.250.000. Namun, pihak sekolah berdalih jika mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) maka dilakukan pungutan seperti biaya seragam untuk siswa sebesar Rp 250.000, tas buku Rp 300.000, pengembangan bakat siswa Rp 50.000, gaji untuk guru honorer Rp 350.000, transportasi siswa Rp 300.000, dan pemeriksaan dokter sebesar Rp 50.000. Sehingga uang yang tersisa untuk setiap siswa hanya Rp 300.000 dalam satu tahun.

“Kami sebagai orang tua siswa tidak setuju karena itu pungutan liar, karena pungutan dilakukan tanpa diketahui orang tua. Kami juga sulit menemui kepala sekolahnya disaat kami butuh klarifikasi,” kata Elsye saat mengadukan persoalan itu di ruang Komisi V DPRD NTT di Kupang, Kamis (24/11/2016).

Dia menegaskan, seluruh jenis pengutuan itu patut dipertanyakan karena sama sekali tidak ada realisasinya. Misalnya, ada pungutan biaya pengadaan tas buku, namun para siswa tidak pernah mendapat tas dimaksud. Hal yang sama juga seperti pengadaan seragam yang tidak pernah dibagikan kepada siswa, dan juga gaji guru honorer yang semestinya tidak bersumber dari hak siswa.

Menurut Elsye, di SDLB lainnya para siswa menerima dana bantuan yang sama dengan jumlahnya kurang lebih Rp 800.000-900.000. Artinya, jika ada pungutana namun masih tergolong kecil dan sesuai dengan juknis. Selain bantuan siswa, masih ada dana-dana lainnya tetapi tidak direalisasikan dengan kegiatan fisik seperti pramuka, life skil, pembenahan infrastruktur, dan pengangkatan guru honorer.

Masalah lain yang dilaporkan orang tua siswa kepada Komisi V DPRD NTT yakni dari SDLB, SMPLB, dan SMALB dipimpin oleh satu orang kepala sekolah yang sama yakni, Edy Wahon, akibatnya manajemen di tiga tingkat sekolah tersebut amburadul. “Anak-anak berkebutuhan khusus seharusnya mendapat perlakuan khsus. Malahan hak anak-anak kami diambil lagi oleh pihak sekolah,” kata Elsye.

Mendengar pengaduan tersebut, Komisi V DPRD NTT kemudian memanggil para pihak terkait yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT serta Kepala SDLB Binaan Penfui untuk mendengar keterangannya. Tak berselang beberapa waktu kemudian, para pihak tersebut pun tiba di ruang Komisi V untuk memberi klarifikasi terkait persoalan dimaksud.

Kepala SDLB, SMPLB, dan SMALB Binaan Kota Kupang, Edy Wahon mengatakan semua pungutan yang dilakukan berupa belanja Alat Tulis Kantor (ATK), seragam siswa, pengembangan bakat dan minat dan juga transportasi siswa, sudah sesuai dengan juknis. Sedangkan untuk gaji guru honorer hanya untuk sekolah-sekolah yang statusnya swasta.

Edy mengakui besarnya biaya pungutan tiap item tidak ditentukan dalam juknis. Hanya saja dianjurkan dalam juknis kalau dana bantuan siswa dikelola oleh pihak sekolah.

“Ada 10 orang guru honor, dan walaupun status sekolah kami adalah negeri tetapi kami harus bayar gaji mereka dengan uang dana bantuan siswa, karena tidak ada anggaran dari pos lain,” katanya.

Dia menyampaikan, jumlah siswa di SDLB Binaan Penfui Kota Kupang sebanyak 86 orang, SMPLB 39 orang, dan SMALB sebanyak 54 orang. Adapun bantuan dana tersebut adalah hanya untuk SDLB dan SMPLB. Sedangkan untuk SMASLB, bantuannya langsung dari Diknas.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto mengaku sudah beberapa kali menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait persoalan SLDB Binaan itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada manajemen sekolah tersebut.

“Dari penjelasan yang sudah diuraikan, saya berkesimpulan bahwa manajemen sekolah ini cacat. Bagaimana orang cacat mengurus orang cacat. Saya juga merasa bahwa Dinas ini juga sakit berat, mana mungkin tiga sekolah dikasih ke satu orang memimpin. Yang urus ini semuanya cacat dari jajaran dinas sampai pengurus sekolah,” katanya.

Jimmy juga menduga, yang dilakukan pihak SDLB Binaan Penfui Kota Kupang merupakan pungutan liar sehingga harus dilakukan evaluasi kinerja kepala sekolah.

“Setiap pungutan yang tidak diatur dalam Juknis itu namanya pungutan liar sehingga harus dihentikan karena ini sangat merugikan para siswa,” tegasnya.

Jimmy juga menyarankan agar Kepala SDLB, SMPLB, dan SMASLB segera diganti agar tidak terjadi tumpang tindi manajemen pengelolan keungan dan juga kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut.

“Untuk kepala sekolah, bapak belum setahun jadi kepsek tapi sudah berulang kali dilaporkan ke DPRD. Kalau bapak merasa tidak mampu mengurus tiga sekolah sekaligus, mestinya mengundurkan diri sehingga fokus urus satu sekolah saja,” tegasnya.

Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo mengatakan, para siswa yang mengenyam pendidikan di tiga sekolah itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga hak-hak mereka tidak boleh diabaikan. Selain itu, juknis tentang pungutan itu harus diberikan kepada orang tua siswa agar tidak menimbulkan dugaan atau kecurigaan.

“Juknis itu Tidak berarti bahwa karena pihak sekolah yang berwenang mengelola uang tersebut lalu orang tua siswa tidak boleh tahu uang tersebut,” tandasnya.

Winston menambahkan, Komisi V merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pemisahan manajemen antara SDLB, SMPLB dengan SMALB. Sedangkan rekomendasi secara teknis agar melakukan pengawasan melekat, evaluasi dan pembinaan.