19 Dokter Disiagakan Dalam BKS
Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Program Pemerintah Kota Kupang dalam melayani kesehatan masyarakat Kota Kupang, dengan sistim jemput bola, Brigade Kupang Sehat (BKS), tidak asal dilakukan, karena pemerintah Kota Kupang menyiapkan tenaga dokter yang cukup. Tenaga dokter yang ditempat dalam unit BKS sebanyak 19 dokter.
Demikian dikatakan, Walikota Kupang, Jonas Salean kepada wartawan di Balai Kota Kupang, Selasa (09/08/2016).
Walikota mengatakan, banyak masyarakat yang sering meragukan pelayanan BKS karena mereka menduga bahwa pelayanan BKS tidak didukung tenag medis yang memamadai, namun pada kesempatan itu walikota menegaskan bahwa layanan BKS bukan sekedar untuk gagah-gagahan dari pemerintahan saat ini, tapi murni untuk memberikan pendekatan layanan kesehatan bagi warga Kota Kupang secara gratis.
Dikatakan, selain tenaga dokter yang mumpuni, pihak pemerintah Kota juga menyiapkan tenaga perawat yang handal, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Jadi kalau pasien yang sakitnya tidak terlalu berat bisa langsung ditangani ditempat. Tetapi kalau pasiennya menderita sakit yang cukup berat, maka dokter dan perawat yang menangani pada saat itu, bisa langsung memberikan rujukan bagi pasien untuk mendapat perawatan lanjutan di rumah sakit terdekat.” Ujarnya.
Walikota mengatakan, meskipun pemerintah telah menyiapkan layanan BKS secara gratis, namun program BKS bukan satu-satunya yang akan diterapkan. Ditahun 2017 mendatang pemerintah akan kembali meluncurkan layanan gratis bagi masyarakat. Layanan yang dimaksud adalah, pemerintah akan memberikan pelayanan gratis kepada seluruh masyarakat Kota Kupang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Bagi warga Kota yang hendak berobat cukup menunjukan KTP asli Kota Kupang maka akan mendapat pelayanan secara gratis,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah merasa perlu membuat program ini, karena banyak masyarakat tidak mampu yang tidak sanggup membayar Jaminan kesehatan pemerintah pusat dengan harga yang bervariasi. Apalagi jaminan itu hanya berlaku untuk individu yang membayar.
“Sederhanya begini, kalau ada keluarga yang jumlah keluarganya sangat banyak, tentu mereka tidak sanggup membayar jaminan BPJS yang menggunakan sistim individu. Metode seperti ini menyulitkan keluarga miskin di Kota Kupang, sehingga pemerintah perlu membuat terobosan baru agar semua masyarakay bisa mendapat pelayanan kesehatan yang memadai,” kata Jonas.
