Bantuan Rehab Rumah Terdampak Badai Seroja Tinggal Tunggu Jawaban BNPB
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang telah selesai memasukan data renovasi rumah warga korban badai seroja April kemarin. Kini Pemerintah Kota (Pemkot) tinggal menunggu jawaban atau persetujuan Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sementara warga berharap dana itu segera disalurkan.
Kepada wartawan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimy Didok, mengatakan, Pemkot telah selesai memverifikasi data warga penerima dana rehab rekon itu dan tingal menunggu persetujuan atau jawaban dari BNPB.
“Kita telah masukan, bahkan mereka yang turun langsung ke sini dan meminta agar data segera dimasukan. Jadi kita harap, mereka segera mencairkan itu, masyarakat Kota Kupang sudah lama menantinya,” katanya.
Data penerima dana rehab rekon di Kota Kupang sebanyak 22.748 rumah, baik rusak ringan, sedang dan berat. Untuk rusak ringan mendapatkan dana sebesar Rp10 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak berat Rp50 juta.
Kata Jimy Didok, awalnya data yang diajukan sebanyak 34.224 rumah. Butuh anggaran sebesar Rp152,8 miliar untuk menanggulanginya.
Menurut Jimi Didok, warga Kota korban Seroja, sedang menunggu realisasi dana rehab itu, sesuai hasil pantauan ke rumah rumah warga terdampak. Mereka sangat mengaharapkan bantuan itu.
Jimy Didok memastikan, Pemerintah akan membayar biaya ganti rugi kepada warga terdampak seroja yang telah merenovasi kembali rumahnya menggunakan uang pribadi.
Pemkot, kata Didok, tidak bisa menanggulangi sementara rumah warga terdampak seroja itu melalui APBD Kota. Di tengah pandemi covid-19, beban keuangan daerah semakin merosot, ditambah lagi refocusing untuk penanganan covid-19.
Jimy Didok mengaku telah berkoordinasi dengan BNPB perihal dana rehab itu, namun oleh Kementrian, dinyatakan belum bisa tersalurkan karena baru saja menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp1,90 miliar kepada 733 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat diterjang seroja, pada triwulan pertama.
Masing-masing KK menerima dana sebesar Rp1,5 juta. Sementara untuk triwulan ke dua, sebut Jimy Didok sudah diajukan dan tinggal tersalurkan.
“Kita tunggu saja. Dana ini langsung diterima penerima manfaat melalui rekening masing-masing, tidak lewat pemkot lagi. Jadi kalau ada warga yang bilang dana itu kami makan alias tidak dikelolah dengan baik, itu tidak benar, sebab dana itu langsung ke rekening masing-masing penerima,” katanya.
Jimy Didok mengatakan, selain rumah, pemkot diminta memferivikasi ulang kerusakan atau fasilitas umum yang diterjang badai Seorja. Fasilitas umum tersebut berupa rumah-rumah ibadah, sekolah, tempat umum, termasuk nelayan yang perahunya rusak dihantam seroja.
“Kami masih harus melengkapinya lagi. Data ini sebenarnya sudah diajukan. Tapi diminta kirim ulang, disertai detail alamat maupun kerugiannya,” katanya.
Untuk kategori kerusakan tersebut, juga butuh koordinasi lintas kementrian. Pada sektor perikanan (perahu yang rusak) tentu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementrian Kelautan dan perikanan. Begitupun sektor pendidikan, kesehatan maupun PUPR untuk jalan maupun fasilitas umum lainnya.
Sementara mekanisme pengerjaannya, sebut Jimy Didok, belum bisa dipastikan. “Apakah kementrian langsung kirim ke rekening masing-masing warga, atau kementerian yang turun langsung mengerjakannya, kita masih tunggu mekanismenya,” katanya. (YM)
