Sanksi Pelanggaran Prokes Disambut Baik DPRD

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) menerapkan sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes) bagi warga maupun pelaku usaha disambut positif Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang. Namun kesadaran warga paling utama dalam menekan laju penularan covid-19.

Kepada wartawan, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, menyambut baik Peraturan Daerah (Perda) yang tengah disiapkan Pemkot bagi para pelanggar Prokes. Namun sansksinya disarankan tidak terlalu berat.

“Kita menyambut baik. Namun sanksinya jangan terlau berat, yang ringan-ringan saja,” kata Anggota DPRD Kota Kupang empat periode itu.

Yeskiel mengatakan, sembari menerapkan sanksi nantinya, edukasi dan pencerahan mesti terus dilakukan pemerintah. Sanksi tanpa edukasi, hanya akan membentuk kesadaran semu. Warga secara sembunyi-sembunyi, akan terus abai terhadap prokes, pada ruang-ruang tanpa pengawasan petugas.

Yeskiel mengatakan, kesadaran warga merupakam kunci utama dalam menekan laju penularan covid-19. Maka selain sanksi, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat, membentuk kesadaran mereka terhadap protokol kesehatan.

Menurut Yeskiel, pemerintah telah bersusah paya dalam menangani covid-19 di kota Kupang, namun sayang, masih terdapat sejumlah warga yang abai terhadap protokol kesehatan.

Yeskiel juga mengapresiasi masyarakat yang sudah mulai patuh surat Edaran Wali Kota, tertama tidak menyelenggarakan pesta-pesta di masa penerapan Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Kupang.

Yeskiel juga menyebut sudah ada kesadaran warga dalam menerima vaksin, dibandingkan sebelum-sebelumnya yang mesti dipaksa terlebih dahulu. Edukasi tentang manfaat vaksin ini, harus terus dipertahankan dan digerakan pemerintah.

“Untuk itu, kita semua harus sadar untuk secepatnya vaksin agar tercapai kekebalan kelompok. Kalau sudah mencapai 80 persen, ruang gerak kita menjadi lebih longgar,” katanya.

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, sebelumnya mengaku segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penegakan protokol kesehatan bagi warga ataupun pelaku usaha yang “Kepala Batu” selama penerapan masa Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Peraturan itu dikeluarkan Pemkot setelah evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM di kota Kupang. Warga dinilai masih abai terhadap protokol kesehatan. Pesta-pesta masih digelar.

Di saat yang sama, sebut Jefri, Pemerintah Kota tidak bisa menindak, karena belum ada payung hukum (Perda) yang mengatur lebih tegas soal penerapan sanksinya. (YM)