PSHT Belu Keluarkan Surat Resmi Tolak Warga Baru PSHT Asal Timor Leste. Tavares ; Pengesahan Warga Baru 2021 di Belu Terbatas

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Ketua Perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Cabang Belu, Ruben Tavares bantah isu yang beredar bahwa pihaknya menampung Warga Baru PSHT asal Negara Timor Leste.

Ditegaskan, isu beredar Warga Baru PSHT asal Timor Leste yang masuk secara illegal ke Kabupaten Belu dan ditampung dirinya selaku Ketua Cabang PSHT Belu di kediamannya termasuk juga ditampung oleh Pak Apolinario Da Silva untuk mengikuti kegiatan syukuran atau pengesahan tahun ini tidak benar dan tidak ada.

“Informasi yang masuk ke sini sesuai surat dari pihak Timor Leste ada sekitar 300 Warga Baru PSHT bahkan berkembang sampai 600 orang dan ditampung di tempat saya tidak benar,” tandas Ruben kepada awak media di kediamannya Santa Cruz, Minggu (8/8/2021).

Kembali dia menegaskan, isu yang beredar bahwa dirinya bersama Pak Apolinario Da Silva ada menampung Warga Baru PSHT dari Timor Leste yang masuk secara ilegal untuk mengikuti pengesahan warga bara PSHT tidak benar dan tidak ada.

Akui Ruben, pihaknya sudah keluarkan surat penolakan resmi tidak menerima calon Warga Baru PSHT tahun ini dari cabang tetangga, khususnya cabang Timor Leste. “Suratnya kita keluarkan tanggal 7 Juni lalu, sudah dikirim ke pihak Timor Leste melalui agen konsulatnya di Atambua,” papar dia.

Masih menurut dia, selaku Ketua PSHT Cabang Belu dirinya sangat menyayangkan kalau ada isu tersebut. Kemudian untuk keterlibatan pihak TNI khususnya yang bertugas di sepanjang garis perbatasan negara tidak ada.

Justru jelas Ruben, para pelintas illegal menghindari pos keamanan di garis perbatasan dua Negara dan lebih memilih jalur tikus yang tidak terpantau atau terjangkau oleh pihak Satgas.

“Jadi terkait isu ini sama sekali tidak ada keterlibatan pihak TNI maupun Polri maupun Imigrasi didalamnya.
Jangan salah kami di wilayah sini, jangan salahkan TNI-Polri. Kami sudah bersurat resmi ke Timor Leste menolak calon Warga Baru PSHT,” tandas dia.

Terkait pelintas illegal Warga Baru PSHT dari Timor Leste hampir setiap tahun terjadi dan isu yang beredar diharapkan Pemerintah Timor Leste harus peka mengapa hal ini terjdi.
Seharusnya, pada setiap bulan suro Timor Leste bisa memfasilitasi Warga PSHT disana untuk melaksanakan syukuran atau pengesahan sendiri.

“Apabila itu dapat dilaksanakan maka tidak ada Warga Baru PSHT dari Timor Leste yang masuk ke Indonesia untuk mengikuti kegiatan pengesahan tersebut,” ujar Ruben.

Tambah dia, kalaupun ada Warga Baru PSHT asal Timor Leste yang masuk ke Wilayah Indonesia secara illegal seharusnya Pemerintah Timor Leste lebih memperketat penjagaan di wilayah perbatasannya.

“Jangan dengan adanya isu tersebut seakan-akan langsung mau mempersalahkan pihak Indonesia.Itu warga Timor Leste jadi Pemerintah Timor Leste yang seharusnya lebih ketat menjaga perbatasannya,” ujar Ruben.

“Intinya untuk menjadi kunci agar tidak terjadi pelintasan warga PSHT Timor Leste baik secara illegal maupun legal hanya satu yakni pemerintah Timor Leste dapat menfasilitasi kegiatan pengesahan yang dilakssnakan setiap bulan suro ini adalah kunci utama,” sambung dia.

Lanjut Ruben, kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengesahan dimasa pandemi ini, pengurus Cabang Belu tidak melibatkan cabang lain selain cabang Belu sendiri. Namun pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Belu.

“Kita masih koordinasi untuk kegiatan pengesahan Warga Baru PSHT Cabang Belu. Kalau mendapat izin Pemerintah maka akan dilakukan sesuia dengan protokol kesehatan dan sistemnya pelaksanaan secara bertahap,” pungkas Ketua PSHT Cabang Belu itu.