KontraS Kecam Oknum Anggota TNI Pelaku Penganiayaan Anak Bawah Umur di TTU

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta, mengecam tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI, berinisial EP, dari kesatuan Koramil Biboki Selatan, berpangkat Kopral Kepala.

Sebelumnya diberitakan, EP melakukan tindak kekerasan terhadap 2 (dua) orang usia anak yang masih berstatus pelajar, dengan dalih penegakkan protokol Kesehatan.

Kecaman ini disampaikan Fatia Maulidiyanti, Koordinator Devisi Hukum KontraS saat menggelar konferensi pers secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Jumat (06/08/2021) siang.

Konferensi pers tersebut dihadiri keluarga korban, Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas NTT) serta PIAR NTT.

Informasi yang dihimpun KontraS, lanjut Fatia, kasusnya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. YN 17 (tujuh belas) tahun dan MJ 15 (lima belas) tahun diduga mengalami tindakan kekerasan dari EP selaku Babinsa Desa Tainsala.

Korbam YN dipukul dengan keras di bagian mulut hingga bibir bagian bawahnya pecah dan 2 (dua) buah giginya goyang. Kemudian EP melanjutkan tindakan kekerasannya tersebut terhadap YN dengan memukul 2 (dua) kali pada ulu hati hingga YN terjatuh, lalu EP menginjak dada YN hingga dia meringis kesakitan.

Tidak hanya YN, MJ juga mengalami tindak kekerasan, ia dipuukul pada bagian muka dan punggungnya.

Kekerasan fisik yang diterima kedua anak tersebut, mengakibatkan mereka harus menjalani perawatan secara intensif di Puskesmas Manufui. YN diketahui kesulitan bernafas sehingga ia harus menggunakan alat bantuan oksigen.

Korban lainnya MJ juga sedang dirawat atas keluhan sakit di bagian ulu hatinya dan pusing dikarenakan sakit kepala.

Terkait kekerasan yang dilakukan EP pihak keluarga telah berupaya melaporkannya ke Polsek Biboki Selatan dan telah dilakukan visum.

Bahwa atas peristiwa tersebut, KontraS berpendapat apa yang dilakukan oleh Kopral Kepala EP kepada kedua orang anak itu merupakan tindakan yang keji dan tidak manusiawi.
Tidak diperkenankan dengan alasan apapun tindak kekerasan boleh dilakukan termasuk dengan dalih penegakkan protokol Kesehatan, apalagi hal itu dilakukan kepada seorang usia anak.

Bahwa merujuk Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak.

Selain itu, Pasal 7 Konvenan Hak Sipil dan Politik menyatakan tidak ada seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

KontraS menilai perbuatan EP tersebut diduga melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Pasal 351 mengenai penganiayaan dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara.

“Oleh karena tindakan yang dilakukan EP dikategorikan sebagai tindak kejahatan/tindak pidana. Sudah sepatutnya EP diproses dan diadili melalui mekanisme peradilan umum”,jelas Fatia.

Kasus yang dialami YN dan MJ menambah deretan panjang kekerasan aparat dengan dalih penegakan protokol Kesehatan. Pada tahap PSBB dan PSBB Transisi misalnya, yakni sejak April 2020 – Januari 2021, KontraS mencatat setidaknya terjadi 17 peristiwa kekerasan yang melibatkan Polisi, TNI, Satpol PP, dan Satgas Gabungan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, KontraS mendesak :

Pertama, Kapolda Nusa Tenggara Timur memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan/penyidikan kepada EP yang merupakan anggota TNI dari kesatuan Koramil Biboki Selatan dan diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap 2 (dua) Orang usia anak.

Kedua, LPSK dan Pemprov NTT memberikan perlindungan khusus kepada para korban dengan memberikan pengobatan dan / atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial hingga pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

Ketiga, KPAI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.