Anggota DPRD Kerja Proyek, Ketua DPW Partai Berkarya : Jika Terbukti Parpol Akan Dukung Proses Hukum

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com -Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Partai Berkarya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan anggota legislatif Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Florentinus Sonbay alias Afo, yang viral dalam pemberitaaan, terlibat main proyek saat sementara menjabat sebagai wakil rakyat.

Jika instruksi tersebut tak dipatuhi dan kelak terbukti, maka secara organisasi akan mendukung proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Peringatan keras itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Antonius Kaunang, menanggapi beredarnya informasi oknum anggota DPRD TTU, Florentinus Sonbay alias Afo, merangkap kerja sebagai kontraktor dan melaksanakan proyek yang dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Rote Ndao.

Antonius mengatakan, aturan partai telah dengan tegas memperingatkan agar anggota dewan tidak boleh bermain proyek, bahkan menerima pekerjaan sebagai sub kontrak sekalipun. Pasalnya, dalam regulasi telah digariskan dengan jelas bahwa fungsi DPRD yakni fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

“Secara organisasi Parpol, sudah kita peringatkan Anggota Dewan Partai Berkarya, agar jangan coba-coba main proyek, kerja secara langsung ataupun menjadi sub kontrak. Karena aturan bagi Anggota DPRD sudah ada dan jangan dilanggar. Harus pegang sumpah ketika menjadi anggota dewan,” jelasnya melalui pesan WhatsApp, Sabtu (24/07/2021).

Lebih lanjut ditegaskannya, jika terbukti oknum anggota dewan, Florentinus Sonbay, merangkap tugas ganda sebagai wakil rakyat dan kontraktor, maka DPW NTT mendukung penuh proses hukum terhadap yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

‘Jika hal itu terbukti lalu di proses hukum kami dari DPW Partai Berkarya NTT dukung sepenuhnya”, tegas Antonius Kaunang.

Menurutnya, Florentinus Sonbay sudah dimintai klarifikasi secara aturan partai namun ia membantah dirinya sebagai pelaksana proyek pembangunan di kabupaten Rote Ndao.

“Itu pekerjaan anak saya, dia sudah berkeluarga dan bekerja di PT Dua Sekawan sebagai pelaksana proyek di Rote Ndao. Anak saya itu sebagai pegawai di PT Dua Sekawan. Sebagai orang tua tidak pernah ikut campur karena itu urusan dari PT. Dua Sekawan,” jelas Antonius Kaunang mengulang klarifikasi Florentinus Sonbay.

Berita sebelumnya : Anggota DPRD TTU, FS Bantah Pengakuan Sang Anak. Terkait Dirinya Sebagai Pelaksana Proyek Sekolah Senilai Rp38,1 Miliar di Rote Ndao

Sebelumnya, anak kandung Afo, Aldo Sonbay mengakui proyek itu adalah proyek ayahnya hanya karena bapaknya seorang anggota DPR di kabupaten TTU sehingga tidak mungkin secara fisik hadir di lokasi proyek.

“Bapak seorang anggota DPR di TTU jadi kalau bapak datang kerja di sini, nanti orang bilang apa’, aku Aldi.

Pengakuan polos sang anak dibeberkan saat dirinya ditemui salah satu media online di lokasi proyek di Rote Ndao, ketika mendapati sejumlah material yang digunakan tidak sesuai spek.

Dugaan keterlibatan Florentinus Sonbay sebagai pelaksana proyek yang ditangani anak kandungnya, diperkuat dengan unggahan salah satu foto Florentinus Sonbay di story WhatsAp anaknya. Dimana foto itu menunjukkan ayahnya sementara berada di lokasi melakukan kegiatan proyek. Sayangnya, foto yang diunggah di story WhatAsap Aldo keburu dihapus setelah ia mendapat teguran dari salah satu temannya.

Sebelumnya, Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait S,H menyoroti hal itu mengatakan, untuk memastikan apakah Afo melanggar pasal-pasal dimaksud, maka menjadi kewenangan Badan Kehormatan Dewan untuk meminta klarifikasi langsung. Dan hasilnya harus diumumkan kepada masyarakat.

Namun hingga kini, Badan Kehormatan Dewan tidak mengambil tindakan apapun kepada yang bersangkutan.

Ia juga mengatakan, aturan perundang – undangan dengan jelas melarang seorang anggota dewan mengerjakan proyek yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Baca juga : Disebut Sebagai Pelaksana Proyek Rp38,1 Miliar, Direktur Lakmas NTT Desak Badan Kehormatan DPRD TTU Periksa Afo 

Ia mencontohkan Direktur di BUMN/BUMD, ASN di lembaga pemerintahan, LSM, aparat penegak hukum dan sebagainya, perusahaan berbadan hukum lainnya, yang kewenangan serta pengoperasiannya menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD, diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusus Pasal 134 dan Pasal 188.

Foto : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Partai Berkarya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Antonius Kaunang.