Dinas Pendidikan Kota Masih Berpedoman pada SKB 4 Menteri Terkait KBM Tatap Muka

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayan (P&K) Kota Kupang tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait pelaksaan kegiatan belajar mengajar (KBM) Tatap muka di Kota Kupang. Meskipun demikian, keputusan final penyelenggaraannya tetap di tangan Wali Kota Kupang.

” Untuk KBM Tatap Muka dinas masih mengacu pada SKB 4 Menteri. Namun pelaksanaannya tergantung keputusan Wali Kota,” kata Kepala Dinas P dan K Kota Kupang, Dumul Djami.

Ia mengatakan, point-point prasyarat pelaksanaan tatap muka di tengah pendemi ini, adalah semua guru wajib divaksin, persiapan protokol kesehatan (Prokes) di sekolah serta juga dilakukan secara terbatas.

“Kita masih berpedoman pada SKB 4 Menteri itu. Semua persyaratan telah kita siapkan, termasuk pelaksanaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah,” katanya.

Dumul mengaku telah meninjau penerapan prokes di sekolah-sekolah di kota Kupang dan sudah dipersiapkan dengan baik.

Sementara terkait pelaksanaan vaksin kata Dumul, sudah mencapai 80 persen. Bagi guru yang memiliki penyakit bawaan tetap mengajar secara daring dari ruang guru.

Setelah tahapan tersebut selesai, sebut Djumul, para orang tua harus terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan anakanya bersiap mengikuti belajar mengajar tatap muka.

“Setelah semua tahapan ini siap, kita ajukan ke Wali Kota. Jika disetujui akan dilaksanakan. Semuanya tergantung keputusan Pemerintah Kota,” katanya.

SKB 4 Menteri itu dikeluarkan Maret 2021 lalu, sekaligus merevisi persyaratan sebelumnya berdasarkan zona wilayah penyebaran covid-19. Dalam SKB 4 Mentri terdahulu itu, KBM bisa dilaksanakan untuk wilayah yang masuk zona hijau. Zona merah tidak diizinkan.

Dumul mengatakan pelaksanaan KBM itu akan terus dievaluasi jika disetujui Wali Kota. Apabila salah satu siswa terpapar covid-19, maka sekolah itu langsung ditutup

“Evaluasi akan dilakukan. Kita beraharap prosesnya berjalan baik. Evaluasi akan tetap dilakukan. Apabila salah satu siswa terpapar covid-19, maka KBM dihentikan. Sekolah itu akan langsung ditutup dan kembali memberlakukan pembelajaran dari rumah,”katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Diane Bire meminta Dinas P dan K mempertimbangkan kembali KBM itu. Kalau bisa, ditunda pelaksanananya, mengingat penyebaran covid-19 semakin meningkat.

“Memang sudah ada SKB 4 menteri yang mengatur tentang KBM tatap muka, tapi kita juga berpatokan pada masing-masing daerah dengan tingkat penyebaran covid yang ada di Kota Kupang ini. Sebaiknya di kaji ulang keputusan KBM tatap muka tersebut,” katanya.

Diana mengaku, sebelumnya ia turut mendukung rencana KBM tatap muka itu. Dukungan tersebut diberikan lantaran peserta didik yang telah lama tidak mengikuti KBM tatap muka yang diklaimnya justru memberi dampak sangat baik bagi peserta didik. (YM)