Pemda TTU – Kejaksaan, Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan TUN

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Penandatanganan MoU dilakukan antara Bupati TTU Drs. Juandi David dengan Kepala Kejaksaan Negeri, Roberth Jimmy Lambila, S.H, M.H. di aula Kejaksaan Negeri setempat, Selasa (13/04/2021).

MoU ini merupakan kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukum Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kajari Roberth berharap, ke depan penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat terselesaikan dengan baik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Kita berharap kedepan penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi Pemerintah Daerah dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari,” ujar Roberth.

Dia mengatakan bahwa dengan MoU tersebut dunia usaha dan masyarakat serta pemerintah daerah kabupaten TTU bisa mendapatkan kepastian hukum, sehingga apa yang menjadi target pembangunan kedepan dapat berjalan dengan baik.

“Kita semua menyadari banyak persoalan hukum yang ada terkadang tidak bisa terselesaikan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten TTU. Oleh karena itu, diperlukan lembaga Kejaksaan selaku pengacara negara untuk dapat membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang bersinggungan dengan masyarakat sebagai mediator atau fasilitator,” katanya.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan lantaran dirinya termotivasi agar kejaksaan bisa ikut mendukung pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Roberth Lambila juga mengungkapkan alasan dilakukan kerjasama tersebut yakni ingin mewujudkan visi – misi Bupati TTU.

“Kerja sama ini dilakukan agar kita bisa mencegah adanya tindakan yang merugikan keuangan negara. Intinya agar kita bisa bersama-sama membangun TTU dengan baik sehingga apa yang menjadi Visi – Misi Bupati dapat terwujud,” kata Roberth kepada sejumlah media usai penandatanganan MoU,

Sementara, Bupati Juandi David mengatakan pihak Kejaksaan tidak hanya konsen menangani masalah pidana tetapi juga masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Apalagi hal tersebut berdasarkan atas permintaan Pemerintah Daerah.

“Saya berkeyakinan, pihak Kejaksaan Negeri TTU mampu berbuat maksimal dan terbaik untuk masyarakat sesuai dengan 4 fungsi Kejaksaan, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum,” kata Juandi.

Bupati Juandi berharap, dari penandatanganan MoU tersebut tidak ada lagi pejabat atau pegawai di daerah yang takut atau ragu dalam menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, lantaran sudah ada pendampingan hukum yang baik dari pihak kejaksaan terutama dalam bidang Perdata.

Turut hadir dalam acara penandantangan MoU, Ketua DPRD TTU Hendrik Frederik Bana dan para pimpinan OPD.

Dari Pihak Kejaksaan, turut dihadiri Kasi Intel Kejari TTU Benfrid Ch.Foeh, Kasi Pidum Santy Efraim dan para staf Kejari TTU.