Pemilik Lahan Sampaikan Aspirasi ke DPRD Belu Terkait Lahan Yang Dihibahkan Pemprov NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Anak dan cucu dari Zakarias Maukura sebagai pemilik lahan Karantina depan Bandara A.A Bere Tallo Atambua, Kecamatan Manumutin mendatangi gedung DPRD Belu wilayah Timor Barat perbatasan RI-RDTL, Senin (12/4/2021).

Kedatangan keluarga itu guna menyampaikan protes terkait dengan hibah tanah dari Pemerintah Propinsi oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat kepada warga baru (Eks Timor-Timur) di Haliwen-Karantina, kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua beberapa waktu lalu.

Disaksikan media, sekitar pukul 11.00 Wita keluarga pemilik lahan yang datangi DPRD Belu diterima staf. Kemudian melalukan dialog dengan Wakil Ketua II, Cyprianus Temu bersama sejumlah Anggota Komisi I DPRD Belu di ruang Wakil Ketua II DPRD Belu.

Dihadapan para Dewan, Silvia Mau salah seorang perwakilan yang juga cucu Zakarias Maukura mengaku lahan yang dihibahkan oleh Gubernur NTT kepada warga baru (warga eks timor-timur) di Haliwen-Karantina tersebut adalah lahan milik pihaknya.

Menurut Silvia, lahan tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi NTT untuk dimiliki. Namun hanya diserahkan guna dikelola untuk pengembangan pakan ternak.

Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah menunjukan bukti bahwa pihaknya (nenek moyang) menyerahkan lahan tersebut kepada Pemerintah Propinsi NTT.

“Minta bukti penyerahan harus pemerintah kasi keluar tunjukan bahwa bukti betul nenek moyang menyerahkan, bukti secara tertulis, kapan harus jelas,” ungkap dia.

 

Senada Linda Bui Kau juga dengan tegas meminta Pemerintah Propinsi harus menunjukan bukti dokumen resmi bahwa lahan tersebut diserahkan nenek moyangnya Zakarias Maukura kepada Pemerintah.

“Kami anak cucu minta untuk telusuri, siapa yang ikut turut saksi, istrinya, anaknya, cucunya (Zakarias Maukura) dalam surat pernyataan penyerahan untuk menjadi aset pemerintah. Ini yang kami perlu tahu,” tukas Linda.

Menyikapi itu, Wakil Ketua II DPRD Belu Cyprianus Temu mengatakan hibah lahan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi.

Sebagai wakil rakyat, jelas dia pihaknya hanya menerima aspirasi warga dan akan berkonsutasi dengan Pemerintah Propinsi NTT.

“Ini kewenangan Propinsi. Karena itu tadi kita hanya menerima saja aspirasinya, kita akan koordinasi dengan Pemrop. Saya sudah buat surat ke Komisi I untuk ke Kupang berkonsultasi,” ujar Temu.

Tambah Anggota DPRD Belu empat periode ini bahwa, konsultasi dengan Pemprop juga akan dilakukan Komisi I DPRD Belu terkait hibah lahan tersebut apakah untuk dimiliki atau hanya hak pakai.

“Kita hanya diskusi soal hibah, mereka hanya menginginkan bukti penyerahan dari Zakarias Maukura. Jika ada bukti penyerahan maka pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menyerahkan (hibah). Hibah untuk dimiliki atau hanya hak pakai juga nanti akan kita konsultasikan,” kata Temu.