30 Persen Angkot Tidak Beroperasi, Pendapatan Melalui Retribusi Menurun.

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang mencatat, selama Pandemi sekitar 30 persen angkutan umum tidak beroperasi. Dampak dari itu, Pendapatan dari sektor retribusi harian angkutan umum pun menurun.

Kepala Dishub Kota Kupang, Bernadus Mere mengatakan, selain sepi, tidak beroperasinya angkutan umum di Kota Kupang, juga dipengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pihaknya, yang mewajibkan semua angkutan umum, memuat penumpang tidak lebih dari kapasitas 50 persen.

“Dalam kondisi ini, rata-rata mereka (pengusaha angakutan umum) tidak meneruskan usaha mereka, alias berhenti beroperasi sementara. Jadi yang beroperasi sekarang, tidak seperti dulu lagi, banyak yang berkurang,” katanya.

Mere mengatakan, ditengah pandemi dengan sejumlah kebijakan itu, termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga menjadi salah satu faktor, yang membuat biaya operasional mereka lebih besar daripada penghasilan.

“Apalagi pada kendaraan yang sudah tua, lalu operasi mereka tinggi, lebih baik tidak beroperasi sehingga menyebabkan kendaraan yang beroperasi di terminal itu tidak sebanyak dulu,” katanya.

Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di terminap ini, kata Mere, mempengaruhi pendapatan retribusi terminal. Penurunan pendapatan ini pula, lanjut dia, juga mempengaruhi tetribusi parkiran.

Pengelolah parkir, kata dia, kerap mengeluh terkait hal ini. Terutama kebijakan PPKM yang mewajibkan pusat keramaian, toko maupun pusat pembelanjaan yang diberlakukan pembatasan jam beroperasi.

“Mau dibilang apa dengan kondisi ini. Maka kitapun mengikuti prinsip kemampuan, sehingga tidak bisa dipaksa, maka saat ini kita hanya berharap retribusi dari UPTD Pengujian kendaraan,” katanya.

Kendati menurun, Mere optimis target pendapatan akan tercapai di tahun 2021 ini. Target pendapatan Dishub Kota Kupang di tahun 2021 ini sebesar Rp 6, 3 miliar, yang ditopang dari sektor retribusi parkiran, terminal dan UPTPKB.

“Tentunya segala upaya tetap kami lakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan ini,” katanya.

Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang tahun 2021 mendatang sebesar Rp 172 miliar rupiah, yang ditetapkan pada persidangan anggaran murni tahun 2021 bersama DPRD Kota Kupang, kemarin.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Ari Wijana, dikonfirmasi mengatakan, untuk target pendapatan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah sendiri sebesar Rp 100 miliar, yang lainnya dikelola oleh beberapa OPD yang juga mengelola sumber PAD berperan penting pada pencapaian PAD ini.

“Jadi untuk pendapatan asli daerah memang ketika dibanding dengan target PAD pada penetapan anggaran murni 2020 ini menurun, karena sebelum ada pandemi Covid-19,” kata Ari.

Sementara pada perubahan anggaran tahun 2020, dari target Rp 200 Miliar itu menjadi Rp 163, jadi dari anggaran perubahan tahun 2020 naik menjadi Rp 172 miliar saat anggaran murni tahun 2021.

“Dengan kondisi pandemi covid 19 sekarang ini tentu Pendapatan asli daerah sangat sulit untuk dicapai, misalnya dilihat dari pendapatan atau pajak hotel, tingkat hunian rata-rata hanya mencapai 40 persen. Tapi tetap harus optimis target tercapai,” katanya.