Proyek Bedah Rumah TTU Berujung Adendum. Kajari, Robert Lambila : Bukan Berarti Tindakan Penyelidikan Dihentikan

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Proyek Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (BERARTI) Pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) akhirnya mendapat titik temu. Program Berarti berujung adendum, setelah proyek berkasus senilai Rp 84 Miliar lebih itu ditangani Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Robert Jimmy Lambila, S.H, M.H.

Sebanyak 3. 368 unit rumah bantuan pemerintah setempat melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) itu, akan terus berlanjut pengerjaannya hingga Juni 2021 dengan tetap diikuti penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri TTU.

Baca Juga : Kebut Kasus Dugaan Korupsi Rp 84 M Lebih, Kajari TTU Pimpin Pemeriksaan Fisik Program Bedah Rumah 

Terkait adendum, Kajari TTU, Robert Jimmy Lambila S.H, M.H menegaskan, penyelidikan akan terus berjalan.

“Perlu diingat, terkena Adendum bukan berarti penyelidikan berhenti. Mengingat adendumnya hanya sampai bulan Juni, penyelidikan tetap kami jalankan secara soft. Terakhir nanti kita lihat di bulan Juni saja, di bulan itu baru kami lakukan pemeriksaan secara total terhadap pelaksanaan di lapangan”, tegas Robert Lambila.

Ia menjelaskan, perpanjangan masa kerja itu berdasarkan hasil konfirmasi dan bukti yang diberikan PPK.

“Terkait proyek tersebut mereka kemudian melakukan adendum sampai dengan bulan Juni 2021 walaupun anggarannya selesai di tahun 2020”, tambahnya.

Baca juga : Dugaan Korupsi Proyek Bedah Rumah Rp 84 M. Kajari TTU Ingatkan, Suplier Nakal Bisa Dipidana penjara Maksimal 7 Tahun

Langkah selanjutnya, Kajari Robert Lambila menghimbau seluruh pihak yang rerlibat langsung dalam pelaksanaan Program Berarti baik PPK, Suplier dan masyarakat supaya segera melaksanakan
tugas dan kewajibannya masing – masing sesuai dengan ketentuan juknis yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengatakan tidak ingin dalam upaya penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat kecil yang sementara berjalan, pihaknya ikut dinilai menghambat proses pembangunan.

“Sekarang bagaimana kita memacu suplier agar segera menurunkan bahan bangunan. Kasihan, saya lihat ada masyarakat yang sudah bongkar rumah dan tinggal di rumah – rumah darurat.
Kalau kita terus keras dalam penyelidikan jangan sampai kita jaksa dianggap menghambat proses pembangunan. Penyelidikan kami lebih diarahkan pada bagaimana pihak suplier dan pihak terkait untuk mempercepat proses pelaksanaan di lapangan. Kalau ada bahan yang kurang harus ditambah, ada bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi juga harus diganti.”, tegas Robert.

Jadi, lanjutnya, ” Saya menghimbau kepada para suplier agar segera menyerahkan barang sesuai dengan yang sudah dikontrakan. Dan barang itu harus dipastikan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditentukan. Karena ini berkaitan dengan masyarakat kecil. Yang mana mereka juga dibebani dengan biaya swadaya, seperti membayar tukang dan lain – lain. Mereka sudah bongkar rumah, sudah siap tukang tapi kalau bahan terlambat turun akan merugikan mereka”, jelas Kajari Robert Lambila didampingi Kasi Intel Benfrid C. Foeh di aula Kejari TTU, Jumat (12/03/2021).

Pantauan NTTOnlinenow.com, hingga berita ini diturunkan tim penyidik Kejari TTU masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana Swadaya (KMPS) beberapa desa. Pihak penyidik juga memacu lewat KMPS masing – masing desa untuk melakukan koordinasi dengan supplier agar segera diturunkan barang, mengingat batas waktu hanya sampai bulan Juni.

Diketahui ribuan rumah tersebut, diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 23 kecamatan dan 65 desa atau kelurahan di TTU.