Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, Dituding Sembunyikan Terpidana Kasus Korupsi Proyek Perbatasan

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Bupati Timor Tengah Utara, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dituding menyembunyikan terpidana kasus korupsi proyek perbatasan, Wilibrodus Sonbay.

Tudingan tersebut disampaikan para pegiat anti korupsi kabupaten TTU, Viktor Manbait, SH, Direktur Lakmas NTT dan Paulus Modok, Ketua Garda TTU kepada para wartawan di Kefamenanu, Senin (08/02/2021).

Para pegiat korupsi menyebut bahwa Wilibrodus Sonbay masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2019 silam. Sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya. Namun dalam salah satu kasus kejahatan yang melibatkan orang nomor 1 di TTU itu, ia malah menghadirkan terpidana Wilibrodus Sonbay di Polres setempat sebagai saksi yang meringankan dirinya.

“Ini aneh, seorang terpidana kasus korupsi proyek perbatasan yang selama ini tidak diketahui keberadaannya dan sudah masuk dalam DPO selama bertahun – tahun, tiba – tiba dihadirkan terlapor bupati Raymundus sebagai saksi yang meringankan dia dalam kasus penganiayaan di desa Oelneke oleh Raymundus terhadap warganya sendiri, Margorius Bana”, ungkap Ketua Garda TTU, Paulus Modok.

Paulus Modok menjelaskan putusan kasusnya Wilibrodus Sonbay sudah incrah sejak akhir tahun 2019 dan yang bersangkutan sementara dicari pihak Kejaksaan untuk dieksekusi.

“Ko’ bisa ya, Wilibrodus Saonbay adalah seorang narapidana kasus korupsi proyek perbatasan yang putusan Kasasi MA sudah incrah sejak akhir tahun 2019. Dan sampai hari ini dicari oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu untuk dieksekusi masuk Rumah Tahanan (Rutan) menjalani hukuman. Tapi ternyata disembunyikan oleh Bupati Raymundus Sau Fernandes”, sinis Paulus Modok .

Hal senada disampaikan Direktur Lakmas NTT Viktor Manbait, S.H.

“Wilibrodus Sonbay itu terpidana kasus proyek jalan perbatasan, yang sejak 2 tahun lalu sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Kejari TTU. Tapi pada Rabu lalu, tanggal 3 Februari 2021 Bupati TTU justru ajukan terpidana korupsi DPO kejari tersebut sebagai saksi di Polres TTU untuk meringankan dia”, ungkap Manbait.

Atas alasan tersebut diatas, Gerakan Peduli Demokrasi dan Keadilan Kabupaten Timor Tengah Utara dan seluruh Rakyat Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencintai keadilan hukum meminta kepada Bapak Kepala Kejaksaan Agung RI untuk memerintahkan kepada Kejari TTU agar segera menangkap kedua terpidana kasus korupsi proyek perbatasan yaitu saudara WS dan VL untuk menjalani hukuman. Kami minta kepada Bapak Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan kepada Kapolres TTU segera memproses dan menangkap pihak – pihak yang selama ini melindungi kedua terpidana. Sehingga keduanya berkeliaran seolah mereka kebal hukum termasuk Bupati Raymundus Sau Fernandes yang selama ini melindungi terpidana Wilibrodus Sonbay sehingga Kejaksaan Timor Tengah Utara tidak berani menangkap terpidana Wilibrodus Sonbay.

“Hebat sekali di negara ini ada seorang bupati seperti Raymundus Sau Fernandes berani bawa seorang terpidana seperti Wilibrodus Sonbay untuk bersaksi meringankan kasus pemukulan olehnya di Polres TTU. Tapi pihak kepolisian TTU dan Kejaksaan TTU tidak bisa menangkap terpidana. Ada apa sampai terpidana bisa bebas dari hukuman dan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan di TTU ada dimana”, sinis kedua pegiat anti korupsi.

Sebelumnya ramai diberitakan berbagai media, terdapat 7 paket pekerjaan jalan yang dikerjakan di daerah perbatasan yang kuat indikasi korupsi. Namun hanya tiga paket pekerjaan yang diproses hukum, sementara empat lainnya tidak tersentuh.

Pegiat Anti Korupsi, Lakmas NTT dan Garda TTU, berharap Kejati NTT dapat mengambil sikap secepatnya karena putusan yang dijatuhkan di MA yang menguatkan putusan banding di pengadilan.

“Putusan kasasi itu bersifat perintah maka seharusnya tersangka sudah dijebloskan ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Masa’ pencuri ayam, langsung dipenjara tapi pelaku korupsi dibiarkan,” Protes Modok dan Manbait saat mendatangi Kejaksaan Negeri Kefamenanu, beberapa waktu lalu.

Selain dua nama yang disebutkan WS dan VL, Garda TTU juga menyebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu, Fransiskus Tilis yang menjabat Kepala Perbatasan bertanggung jawab penuh dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

“Temuan korupsi itu sesuai dengan perhitungan kerugian negara dari BPKP jadi penegakan hukum jangan tebang pilih. Kejati harus ambil alih kasus korupsi di TTU. Kejari menunjukkan kinerja yang buruk dalam upaya pemberantasan korupsi di TTU. Saking buruknya, Kejari TTU dan pengadilan tidak bisa eksekusi putusan lembaga tertinggi MA,” Kata Modok.