Segala Aturan Hukum Dan Tindakan Hukum Berlaku di Indonesia Harus Dan Wajib Berpedoman Berdasarkan Pada Pancasila

Bagikan Artikel ini

Oleh Nicholay Aprilindo
Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa ”sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila.

Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 dan Pasal 2 UU No.12 tahun 2011, yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: ”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.



Demikian pula setiap tindakan serta perilaku masyarakat beserta aparat penegak hukum dan aparat keamanan serta seluruh pejabat negara dari yang tertinggi sampai terendah harus dan wajib berpedoman serta berlandaskan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, juga sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia.

Dengan diberlakukan “Pancasila sebagai Sumber dar segala sumber hukum negara”, maka setiap upaya penegakan hukum perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, haruslah berpedoman pada Pancasila serta mengejawantahkan dan memberlakukan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya berpihak pada kebenaran, yang benar adalah benar, kemudian mengutamakan tindakan Kemanusiaan yang adil dan beradab, demi menjaga Persatuan Indonesia, berlaku demokratis berdasarkan pada Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta memberikan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Segala perlakuan sewenang-wenang dengan tindakan arogansi, tindakan barbar, tindakan rekayasa serta pemutar balikan fakta, fitnah, balas dendam, kebencian, dengan menggunakan “tangan hukum” dengan berlindung pada slogan “negara hukum” sebagai alat pemuas nafsu balas dendam dan kebencian adalah sangat bertentangan dengan Pancasila serta merusak dan menginjak-injak ideologi serta dasar negara Pancasila.
(Nicholay Aprilindo Alumnus PPSA XVII-2011 Lemhannas RI)