Pemkot Kupang Siap Ajukan Tujuh Ranperda

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mengajukan tujuh rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam sidang DPRD Kota Kupang tentang pembahasan APBD Murni Tahun 2021. Pemerintah berharap tujuh ranperda itu dapat dibahas bersama DPRD Kota Kupang untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah, atau Perda.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Ama Radja kepada wartawan, Senin 23 November 2020 mengatakan, tujuh ranperda diusulkan itu karena perda yang lama dinilai tidak situasional lagi dengan kondisi sekarang, apalagi perda sebelumnya itu sudah diberlakukan sejak tahun 1998.

Tujuh rancangan perda diajukan itu, antara lain, Ranperda Retribusi Izin trayek, retibusi pelayanan persampahan dan kebersihan, perubahan atas perda kota kupang nomor 16 tahun 2007 tentang dana santunan dan penghargaan bagi PNS yang pensiun, wafat, cacat tetap di lingkungan Pemkot, pengelolahan barang milik daerah, pencabutan peraturan daerah Kota Kupang, nomor 9 Tahun 2016 tentang lembaga permasyarakatan kelurahan, dan retribusi penyedotan kakus. Sementara Dua ranperda yang dicabut itu, merupakan perintah undang-undang, maka pemetintah kota harus melaksanakannya.

Radja mengatakan, tujuh ranperda itu diusulkan untuk mengganti perda lama yang tidak konstekstual lagi, sehingga pengajuan perda itu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.


Radja mencontohkan ranperda tentang izin trayek, yang sudah berusia sekitar 22 tahun, sehingga nilai tarifnya sudah berubah dan harus direvisi agar bisa memberikan PAD yang lebih maksimal bagi kota ini.

Contoh lainnya juga soal pengelolahan barang milik negara. Kata Radja, Pengelolahan ini disebutnya menjadi bagian yang paling berat dikerjakan. Pemkot sendiri, kata dia, barusaha meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian, atau WTP, maka pengajuannya dalam rangka memperbaiki pengelolahn aset sekaligus mempertahanakan WTP yang diraih pemkot.

Ia berharap, tujuh rancangan perda itu segera dibahas dan ditetapkan jadi perda agar menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan aturan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan daerah Kota Kupang.