SP3 Kasus Penganiayaan Anak, Lakmas NTT Bilang Catatan Merah Buat Kapolda NTT dan Kapolres TTU

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, S.H, mengatakan polisi telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang anak bernama Eduardus Fouk (17) dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Alasannya karena kurang bukti.

“Ini catatan merah buat Kapolda NTT, Kapolres TTU dan jajarannya. Sebab tidak memberikan perlindungan kepada anak. Anggotanya yang jelas-jelas menganiaya dan mengeroyok anak dianggap tidak punya cukup bukti. Ini sangat mengecewakan. Masyarakat semakin tidak percaya kepada polisi sebagai institusi penegak hukum yang adil,” jelas Viktor Manbait.

Polisi, lanjut Manbait, beralasan cuma melakukan kekeliruan berupa tindakan salah tangkap saja. Sebab Kapolres TTU dan Kasatreskrim menyebutkan tidak ada surat perintah penangkapan Eduardus Fouk. Dan Anak itu bukan target operasi tetapi cuma dijadikan umpan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kriminal.

“Anak dipukul hingga bibir pecah, dipukuli dengan kayu pikulan, dipukul dengan menggunakan dengan gagang pistol di dada kanan, diancam akan ditembak, disuruh berlutut, diborgol kedua tangannya ke belakang, dan ditendang dengan kuat pada dada kiri, apakah itu bukan kekerasan terhadap anak? Dirawat selama dua hari di rumah sakit, dibuktikan dengan visum, apakah itu bukan bukti kuat terjadi pengeroyokan dan penganiayaan kepada anak?” sergah Manbait.

Herannya, lanjut Manbait, polisi beralasan kurang bukti sehingga menerbitkan SP3. Padahal ada bukti keterangan saksi anak korban, saksi TKP dan saksi lainnya termasuk, keterangan para saksi dan korban bersesuaian satu dengan lainnya, ada bukti surat berupa visum, yang bersesuai dengan Iuka pada anak korban, ditambah barang bukti berupa kayu pikulan dan ranting kayu yang digunakan untuk memukul anak korban.

“Ada bukti petunjuk fakta peristiwa hukum anak di borgol yang bersesuaian dengan keterangan saksi dan bukti fisik bekas borgol dan foto sesaat kejadian tangan anak terlihat bengkak, apakah itu bukan bukti dan fakta?” tanya Manbait.


Manbait menegaskan keyakinan Kasat Reskrim polres TTU dan Kapolres TTU bahwa anak dijadikan sebagai umpan untuk menangkap pelaku kriminal, merupakan fakta fakta petunjuk yang bersesuaian dengan alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi.

“Ini berarti sudah lebih dari 2 bukti permulaan yang cukup sesuai putusan MK NO 21/PUU-XII/2014; Pasal 81 ayat (1) KUHAP Pasal 17,18 dan Pasal 19 KUHAP Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No 08/KMA/1984, Nomor: M.02 KP.10.06 tahun 1984: Nomor: Kep.-076/JA/3/1984; No.Pol.KEP/94/III/1984 tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No.Pol. SKEP/1205/1X/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana, bukti permulaan yang cukup, minimal Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP” jelas Manbait.

Sebelumnya diberitakan, Eduardus Fouk (17) siswa kelas 1 SMA Negeri 2 Atambua melapor ke Polres Timor Tengah Utara (TTU), Senin (26/1/2020) malam. la menjadi korban salah tangkap dan dikeroyok hingga babak belur oleh 5 anggota Polsek Biboki Anleu, Minggu (26/4/2020) sekitar pukul 02.00 dini hari.

Eduardus berdomisili di RT 07/RW 03/ Dusun III Desa Kota Foun, Kecamatan Biboki Anleu. Selama ini bersekolah di SMA Negeri 2 Atambua. Kemudian pulang ke kampung halamannya di Kota Foun untuk berlibur akibat Pandemi Covid-19.

Kasus ini diadukan korban ke Propam Polda NTT. Namun Tim Buser Polres TTU melapor balik Eduardus Fouk sebagai pelaku pengeroyokan anggota polisi. Diduga keras ini adalah upaya kriminalisasi dan balas dendam kepada korban yang telah mengadu ke Propam Polda NTT.