Belum Proses SK Penetapan NIP Tiga Lulusan CPNSD, Bupati TTU Terancam ‘Dibina’ Mendagri RI dan Dituntut Bayar Ganti Rugi

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Ombudsman RI telah menerbitkan surat rekomendasi agar Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, dalam jangka waktu 14 hari segera memproses  SK permohonan penetapan NIP bagi tiga orang CPNSD yang telah lulus secara murni seleksi administrasi maupun tes kompetensi.

Jika dalam waktu 14 hari Bupati TTU masih keras kepala dan tidak melaksanakan rekomendasi sebagai kewajiban hukum tersebut, maka Ombusdman RI akan menerbitkan surat kepada Mendagri RI agar memberikan pembinaan kepada Bupati TTU. Dan juga yang bersangkutan diancam membayar ganti rugi karena lalai melaksanakan kewajiban hukum sebagai pembina kepegawaian di daerah.

Penegasan ini disampaikan Ombudsman RI melalui surat kepada Bupati TTU bernomor: B/1784/RM.02.0218/0143.2019/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020. Surat ini ditandatangani Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H, L.L.M, Ph.D. Tembusan surat disampaikan juga kepada Mendagri RI cq. Inspektur Jenderal Kemendagri RI di Jakarta; Gubernur NTT di Kupang; Ketua Ombudsman RI Provinsi NTT.

Rekomendasi Ombudsman RI ini terbit setelah menerima pengaduan dari tiga CPNSD Kabupaten TTU, Maria Stefania Deno, Emanuel Kristantus Kobes dan Ansela Maria Kartini. Sampai hari ini, ketiga CPNSD ini belum menerima NIP karena belum diproses dan diusulkan Bupati TTU kepada Kantor Regional X BKN RI, padahal ketiganya telah lulus secara murni saat mengikuti seleksi CPNSD baik secara administrasi maupun test kompetensi.

Jika dalam waktu 14 hari sejak terbitnya SK rekomendasi Ombudsman RI ini, Bupati TTU tidak melaksanakan perintah sebagaimana isi rekomendasi tersebut, maka ada konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (4) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 351 ayat 4 berbunyi: Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi



Pasal 351 ayat 4 berbunyi: Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 351 ayat 5 berbunyi: Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bahkan dalam kewenangan Ombudsman RI itu ditegaskan pula dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ombudsman berkewenangan membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.

Hingga saat ini, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, S.Pt tidak menjelaskan secara terbuka kepada publik dan tiga CPNSD tersebut alasan apa ia menahan proses usulan penerbitan NIP tersebut.

“Saya juga tidak tahu kenapa? Semua berkas sudah saya serahkan ke meja Pak Bupati. Tinggal ditandatangan saja. Kenapa Pak Bupati belum tandatangan, silahkan tanya kepada Pak Bupati,’ kilah Penjabat Sekda TTU, Frans Tilis kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Banyak pihak menduga, proses itu ‘tertahan’ karena adanya silang pendapat secara pribadi antara Bupati TTU dan Wakil Bupati TTU, Aloysius Kobes. Tiga CPNSD yang “ditahan” NIP-nya itu adalah anak dan menantu Wabup TTU, Aloysius Kobes.