Pilkada Belu, Bawaslu Perkuat Pengawasan Partisipatif

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belu wilayah Timor Barat perbatasan RI-RDTL perkuat pengawasan partisipatif pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Belu 9 Desember 2020.

Sosialisasi kerja sama pengembangan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2020 perkuat pengawasan partisipatif bertempat di Aula Susteran S.SpS Atambua, Jumat (2/10/2020).

Sosialisasi kegiatan dibuka Ketua Bawaslu, Andreas Parera didampingi dua komisioner, Agustinus Bau dan Maria Gizela Lumis. Hadir Ketua dan perwakilan organisasi pemuda, organisasi mahasiswa dan organisasi wanita diantaranya, PMKRI, GMNI, Pemuda Katolik, Remaja Masjid, Pemuda Hindu, WKRI, OMK dan Pena Batas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera mengatakan, sosialisasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya terkait pengawasan partisipatif hanya saja pesertanya berbeda.

“Peserta kegiatan sebelumnya adalah forkompinda, pimpinan parpok, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah. Kegiatan kali ini pesertanya adalah pemuda dari beberapa organisasi pemuda, mahasiswa dan wanita,” ujar dia dalam sambutannya.



Dikatakan bahwa, Bawaslu mengundang organisasi pemuda supaya sama-sama mendiskusikan sejumlah hal, menyampaikan usul saran bahkan kritikan kepada penyelenggaran dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu 2020.

“Sengaja kita undang orang-orang muda supaya kita sama-sama mendiskusikan, memberikan masukan-masukan atau kritikan kepada penyelenggara dalam rangka memperkuat pengawasan,” jelas Parera.

Dituturkan bahwa, Bawaslu melakukan sosialisasi berbagai regulasi dengan tujuan mengajak sebanyak-banyak masyarakat untuk mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu 2020 9 Desember mendatang.

“Terimakasih untuk peserta atas kesedian waktu untuk mengikuti sosialisasi tersebut seraya berharap, peserta bisa mengikuti kegiatan sampai selesai dan setelah sosialisasi itu, peserta membantu Bawaslu dalam mengawas proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu,” ungkap Andre.

Akui dia, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi setiap tahapan pilkada tetapi membutuhkan dukungan sinergitas dari elemen masyarakat melalui pengawasan parsipatif pada Pilkada Belu.

Sementara itu, Maria Gizela Lumis selaku Divisi Sosialisasi Bawaslu Belu tambahkan, secara kelembagaan struktur Bawaslu Kabupaten memiliki tiga orang kimisioner. Pengawas kecamatan sebanyak 36 orang, tiap kecamatan tiga orang. Selanjutnya, pengawas desa sebanyak 71 orang, masing-masing desa menempatkan satu pengawas desa.

“Untuk pengawas TPS akan direkrut dalam waktu dekat,” kata Lumis.