Tutup Kasus Korupsi 1.712 Guru Kontrak, Kejari TTU Terancam Diadukan ke Jaksa Pengawas

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Pegiat Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengancam akan mengadukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Bambang Sunardi, S.H, ke Jaksa Pengawas di Kejaksaan Agung RI.

Pasalnya, secara diam-diam, Bambang Sunardi dan anak buahnya ‘menutup’ penyelidikan kasus dugaan korupsi honor 1.712 guru tenaga kontrak (teko) dan tindakan kolusi dan nepotisme dalam pengangkatan ribuan guru kontrak tersebut.

“Kami akan galang tandatangan para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh perempuan untuk mengadukan Kajari TTU ke Jaksa Pengawas di Kejaksaan Agung RI di Jakarta,” ancam Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, S.H, didampingi Ketua Garda Kabupaten TTU, Paulus Bau Modok, S.E, dan Ketua FRAKSI Kabupaten TTU, Willem Oki, di Kantor Kejaksaan Negeri TTU, Selasa (29/9/2020).

Ketiga tokoh pegiat anti korupsi ini ditemani para wartawan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri TTU, Selasa siang, berniat hendak bertemu Kajari TTU, Bambang Sunardi, S.H, untuk mempertanyakan kenapa menutup penyelidikan kasus korupsi tersebut.

Namun Bambang menolak bertemu dengan alasan sedang sibuk melakukan video conference dengan Jaksa Agung RI di ruang kerjanya.

“Tindakan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tidak serta merta kasus tersebut ditutup. Harus dijelaskan secara gamblang kepada publik. Sebab kasus ini sudah menjadi perhatian banyak orang di TTU,” jelas Manbait didukung Paulus Modok dan Willem Oki.



Kajari TTU mesti menjelaskan secara utuh dan lengkap tentang alasan hukum kenapa kasus korupsi itu harus ditutup penyelidikannya.

Menurutnya, Kajari TTU tidak konsisten dan terkesan kuat ingin melindungi KKN di NTT. Kajari TTU juga dinilai melanggar kode etik kejaksaan dan juga berpotensi melakukan perbuatan pidana mempetieskan laporan masyarakat atas sebuah tindak pidana korupsi.

“Apalagi kasus korupsi honor guru kontrak itu juga merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan NTT dan sudah dirilis secara resmi,” tambah Paulus Modok.

Ia mengaku heran, kenapa Kajari TTU bertindak sebagai mediator dan fasilitator bagi Pemda TTU agar mengembalikan uang korupsi honor ribuan guru teko tersebut.

“Dari awal kita sudah melihat itu, bahwa Kajari juga melakukan negosiasi untuk melindungi Bupati Raymundus Sau Fernandes sebagai aktor. Segampang itu Kajari keluarkan pernyataan karena kerugian negara telah dikembalikan, maka kasusnya dihentikan. Aneh, penegakan hukum seorang Kajari TTU kami pertanyakan. Ini mencerminkan bahwa Kejaksaan TTU menjadi tempat negosiasi untuk perkara – perkara korupsi. Kajari TTU sudah menelanjangi diri sendiri. Saya juga mempertanyakan, masih ada kah DPRD TTU? Masa’ bupati ambil alih kewenangan DPRD juga mereka diam saja sebagai penonton” tandas Modok menutup pembicaraan.

Keterangan Foto : Para pegiat anti korupsi sedang diwawancarai para wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU).