Masyarakat Mabar Berunjuk Rasa Dukung Pembangunan Sarpras di KSPN dan BOPLBF

Bagikan Artikel ini

Laporan Alvaro S.Marthin
Labuan Bajo, NTTOnlinenow.com – Ratusan masyarakat yang tergabung dari sejumlah kampung di kabupaten Manggarai Barat, NTT melakukan aksi unjuk rasa damai mendukung upaya percepatan pembangunan destinasi pariwisata super premium di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, dan kehadiran Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF), Rabu (12/08/2020) Siang.

“Mereka semua yang ikut dalam aksi damai hari ini adalah masyarakat yang berasal dari Golomori, Kampung Rinca, Kampung Komodo dan masyarakat Labuan Bajo. Mereka ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini”, ujar koordinator aksi unjuk rasa, Florianus Surion Adu, kepada sejumlah awak media, disela-sela unjuk rasa, Rabu siang itu.

Kebijakan pemerintah pusat, lanjut Adu, merupakan berkah bagi masyarakat Mabar saat ini. Ia juga berharap hal yang sama terjadi pada daerah lain di pulau Flores dan NTT yang memiliki potensi pariwisata strategis seperti Labuan Bajo saat ini.

“Tidak semua masyarakat Mabar menolak pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah pusat saat ini, Kami sepakat dan apapun yang terjadi kami tetap berada di pihak yang mendukung apapun yang dilakukan pemerintah,” tandas Adu.

Pembangunan sarana pariwisata yang dilakukan pemerintah pusat tersebut, demikian ucap Feri Adu, adalah bentuk nyata dan fakta, bahwa negara hadir demi memajukan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

“Dengan kebijakan pemerintah pusat yang sudah melalui proses pengkajian kuat dan mendalam, serta berbasis data yang akurat dari para ahli dibidangnya masing-masing, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur, penetapan Kawasan Ekonomi Khusus, serta pembangunan sarana wisata di Pulau Rinca dan pulau-pulau lainnya berjalan dengan baik,” paparnya.

Massa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pemuda dan Masyarakat Manggarai Barat (Setber PM-MB) ini menggelar aksi yang dimulai dari Patung Komodo, Labuan Bajo, dengan pengawalan ketat aparat Polres Manggarai Barat. Selanjutnya, mereka menyasar Kantor Bupati Manggarai Barat, Kantor BOP-LBF, Kantor DPRD Manggarai Barat dan Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), untuk menyampaikan aspirasinya.

Berikut 10 Pernyataan Sikap Massa Aksi Damai dalam Mendukung Pemerintah.

Pertama ; Mendukung BOP-LBF sebagai representasi pemerintah pusat sesuai amanat Perpres Nomor 32 Tahun 2018 hingga terealisasinya pembangunan infrastruktur super premium bersama Pemkab Manggarai Barat, Pemerintah Provinsi serta peran serta masyarakat Labuan Bajo – Flores.



Kedua; Mendukung pembangunan sarana-prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya – Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo, dengan catatan tetap dipastikan bahwa kegiatan pembangunannya berada di zona pemanfaatan wisata daratan Taman Nasional Komodo yang berdasarkan analisa dan kajian yang mengacu pada peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga; Mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menerapkan carrying capacitydalam kawasan Taman Nasional Komodo terutama dalam zona pemanfaatan wisata daratan dan zona pemanfataan wisata laut demi keberlangsungan sumberdaya alam beserta ekosistemnya.

Ke-empat; Mengajak seluruh jajaran Forkopimda serta DPRD Manggarai Barat untuk meningkatkan sistem koordinatif yang proporsional demi kelancaran fungsi BOP-LBF di Labuan Bajo.

Kelima; Mengutuk keras adanya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Manggarai Barat yang menolak pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya – Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo yang tanpa alasan dan kajian rasional, serta pertimbangan yang konstruktif demi pemanfaatan kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyrakat.

Ke-enam; Mengutuk keras adanya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat pariwisata Labuan Bajo yang hendak membubarkan BOP-LBF, dengan menggunakan alasan abal-abal dan memfitnah BOP-LBF sebagai badan otoriter pusat yang mencaplok hak rakyat lokal dan kewenangan pemerintah daerah.

Ketujuh; Mendesak DPRD Manggarai Barat agar tidak melegitimasi kelompok yang menolak pembangunan destinasi super premium yang dicanangkan pemerintah pusat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Manggarai Barat.

Kedepan; Mendukung terselenggaranya KTT G-20 dan Asian Summit tahun 2023 yang rencananya dilaksanakan di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo – Manggarai Barat.

Kesembilan; Mendesak Polres Manggarai Barat untuk menindak tegas pihak-pihak yang dengan sengaja memprovokasi masyarakat dengan berbagai asumsi dan hoax yang tidak berbasikan data serta fakta terkait kebijakan pemerintah pusat yang tentunya menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, hubungan sosial sesama warga masyarakat di Labuan Bajo dalam pembangunan serta terwujudnya destinasi super premium.

Kesepuluh; Memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Balai Taman Nasional Komodo dan BOP-LBF yang tetap menjalankan fungsinya sebagai representasi pemerintah pusat demi kemajuan dan kemandirian serta menjaga daya dukung kawasan konservasi Taman Nasional Komodo sebagai magnet yang memberi multiplayer effect bagi ekonomi masyarakat, baik masyarakat dalam kawasan maupun masyarakat di Labuan Bajo serta industri pariwisata di NTT pada umumnya.