TPDI Meminta KPK Dorong Polres Mabar Percepat Penyidikan Terhadap Bupati Mabar

Bagikan Artikel ini

Laporan Marten Don
Ruteng, NTTOnlinenow.com – Sebagai lembaga Penegak Hukum dengan kewenangan untuk mensupervisi dan memonitor kinerja Penyidik dan Penuntut Umum di Kepolisian dan Kejaksaan, maka sukses tidaknya pengungkapan secara optimal kasus dugaan korupsi proyek Lando-Noa oleh Polres dan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (Mabar), sangat ditentukan oleh bagaimana optimalisasi peran supervisi dan monitoring yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan kasus dugaan korupsi proyek Jalan Lando-Noa di Pemda Mabar, mengingat aparat Polri dan Kejaksaan di NTT sangat minim dalam prestasi menjerat pelaku korupsi di tingkat elit, (Gubernur, Bupati/Walikota, dan lain-lain…red), karena tidak punya nyali.

Demikian press release, Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, yang diterima NTTOnlinenow.com.

Sebetulnya, pengungkapan keterlibatan pihak lain dalam Penyelidikan dan Penyidikan, Polres Mabar tidak harus menunggu hasil pemeriksaan terdakwa Agus Tama dan Vinsent Tunggal di persidangan Pengadilan Tipikor Kupang, karena bukti materiil berupa “Surat Disposisi” Bupati Dula, tertanggal 11 Januari 2014 tentang kejadian Bencana Alam di Jalan Lando-Noa sudah pasti telah disita oleh Penyidik dan berada dalam berkas perkara atau BAP atas nama Terdakwa Agus Tama dan Vinsent Tunggal sebagai alat bukti paling vital untuk kepentingan penuntutan di Persidangan Pengadilan Tipikor Kupang.

Berdasarkan fungsi supervisi dan monitoring, maka KPK seharusnya mendorong agar Polres Mabar, memulai mengembangkan Penyidikan terhadap pelaku lain yang hingga saat ini belum diungkap dan masih bersembunyi dibalik peran Agus Tama, Jimi Ketua dan Vinsent Tunggal, sebagaimana telah dikonstatir oleh Kajari Mabar Subekhan, SH tentang akan adanya tersangka baru.

Baca juga : Fakta Lain Bagi Penyidik dan JPU Terhadap Status Bupati Mabar dalam Kasus Lando-Noa

Dengan memeriksa peran Bupati Agustinus Ch. Dula dan melakukan pendalaman terhadap motif, modus operandi dan niat awal sehingga terjadinya perbuatan korupsi di bagian hulu dari peristiwa korupsi proyek Jalan Lando-Noa sejak dikeluarkannya “Surat Disposisi” tertanggal 11 Januari 2014, maka bisa saja pelaku korupsi proyek Lando-Noa adalah tunggal, sehingga Terdakwa Agus Tama, dengan kawan-kawan, berpeluang bebas dari tuntutan hukum.

Surat Disposisi Bupati Dula, menjadi sangat penting bahkan menjadi bukti paling vital untuk diungkap karena bukan saja kejadian yang disebut sebagai “Bencana Alam” di Jalan Lando-Noa itu sebagai fiktif (tidak ada), akan tetapi juga Surat Disposisi tentang “Bencana Alam” Lando-Noa bisa saja menjadi alat bukti yang dapat membebaskan terdakwa Agus Tama, Vinsent Tunggal dan Tersangka Jimi Ketua, dari ancaman pidana korupsi, karena niat atau tujuan dan penyelahgunaan kewenangan karena kedudukan, jabatan, sarana dan kesempatan hanya berada pada Agustinus Ch. Dula sebagai Bupati dengan dikeluarkan “Surat Disposisi” tertanggal 11 Januari 2014 tanpa didasarkan pada Rekomendasi BPBD Kabupaten Manggarai Barat.

Dengan demikian, Penyidikan terhadap Bupati Agustinus Ch. Dula untuk membidik siapa aktor intelektual dader pada bagian hulunya, sudah bisa dimulai, karena “Surat Disposisi” tanggal 11 Januari 2014 itulah telah menempatkan Bupati Agustinus Ch. Dula sebagai orang yang patut diduga sebagai pelaku tunggal untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, karena bagian hulu dari peristiwa korupsi proyek Lando-Noa bertumpu pada Surat Disposisi tanggal 11 Januari 2014, sebagai permulaan terjadinya “niat/tujuan”.

Bukti-bukti pendukungnya adalah dari BAP Terdakwa Agus Tama, Vinsent Tunggal dan Tersangka Jimi Ketua. Apalagi sesuai dengan UU Tentang Keuangan Negara, Bupati merupakan penanggungjawab tunggal pengelolaan keuangan daerah melalui APBD karena diserahi tugas oleh Presiden.