PIAR NTT: Penguna Ganja Untuk Kepentingan Medis, Dapat Dibebaskan Dari Jeratan Hukum Pidana

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Pengguna Narkotika jenis ganja untuk kepentigan medis dapat dibebaskan dari jetaran hukum pidana. Sebeb, Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu (Alenia Ke-1, Penjelasan Umum UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika/UU Narkotika).

Karenanya, tidaklah mengherankan apabila dalam konsideran menimbang huruf b UU Narkotika, ditegaskan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Anti Korupsi, Pengembengan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), Paul SinlaELoE kepada wartawan di Kantor PIAR NTT, Sabtu 13 Juni 2020.

Secara yuridis, ganja (cannabis) berdasarkan lampiran 1 angka 8 dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), di kategorikan sebagai narkotika golongan I. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Walupun demikian, harus diingat bahwa orginal intent dari UU Narkotika adalah menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 4 Huruf a UU Narkotika).

Dalam kaitannya dengan kasus No. Perkara: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, tentang penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, terungkap bahwa terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan, benar sesuai dengan hasil Radiologi atau CT Scan, Nomor Registrasi RJ1508100084, di OMNI Hospital pada tanggal 10 Agustus 2015, terdakwa telah menderita sakit saraf terjepit pada tulang belakang dan terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan sudah beberapakali melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh permanen karena seringkali kambuh.

Pada akhir tahun 2018, sakit terdakwa kambuh lagi karena pekerjaan terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan adalah sebagai Kurir yang banyak mengangkat barang-barang berat. Karena keterbatasan biaya untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus selalu sehat untuk dapat mencari nafkah demi menghidupi keluarganya, maka terdakwa mencari dan menemukan metode penyembuhan alternarif atas penyakitnya di internet bahwa sakitnya dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi ganja dan tujuan terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri guna mengobati rasa sakit sarafnya yang terjepit pada tulang belakang.

Dengan fakta hukum yang demikian, maka tidaklah “elok” apabila Reyndhart Rossy N. Siahaan dari Jeratan yang memanfaatkan ganja (cannabis) untuk kebutuhan kesehatan dengan cara meminum air rebusan daun ganja untuk proses penyembuhan sakit pada syarafnya yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Radiologi atau CTSCAN No. Registrasi RJ1508100084 di OMNI Hospital, bahwa sakitnya adalah “syaraf terjepit pada tulang belakang”, dikriminalisasi. Pelarangan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggunakan ganja (cannabis) untuk kepentingan kesehatan, justru bertolak belakang dengan eksistensi dari UU Narkotika itu sendiri.

Artinya dalam kasus dengan No. Perkara: 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg, seharusnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Akan tetapi kalaupun ada unsur kesalahan dari terdakwa, maka terdakwa harus mendapatkan penghapusan pidana (strafuitluitingsgronden).

Penghapusan atau peniadaan pidana bagi terdakwa merupakan kewenangan hakim berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum. Teknisnya, hakim memutus perkara dengan membenarkan atau memaafkan terdakwa untuk tidak dipidana atas perbuatannya yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik. Alasan yuridis bagi hakim untuk penghapusan hukuman pidana bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, dapat berupa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) atau alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden).