40 Desa Tertunda Pelaksanaan Program Bedah Rumah, 99 Persen Rumah Sudah Dibongkar

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (BERARTI) yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)di Kabupaten Timor Tengah Utara tertunda untuk 40 desa, dari 65 Desa yang terdata.

Tertundanya Program BERARTI untuk 40 desa di tengah Pandemi Covid 19, mengakibatkan terjadinya aksi protes masyarakat penerima bantuan lantaran rumah mereka sudah terlanjur dibongkar. Hal tersebut diakui beberapa Kepala Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS).

“Desa Jak ada 45 KK penerima bantuan. Dan dari 45 KK itu, sekitar 20 an lebih KK sudah terlanjur bongkar rumah. Saya akan protes kalau desa Jak sampai tertunda pelaksaanannya hanya karena masalah ketidak cocokkan harga per satuan bahan bangunan”, jawab Kepala Desa Jak, Siprianus Kolo yang dikonfirmasi NTTOnlinenow.com melalui telpon selulernya, Selasa (26/05/2020).

Namun demikian ia mengaku telah ditelpon Kadis untuk bertemu setelah ia melayangkan protes “Besok, Rabu (27/05/2020) saya akan ke Dinas menghadap Kadis atas permintaan beliau sendiri ke saya lewat percakapan telpon Senin (25/05/2020). Kadis telpon saya untuk bertemu di Kantor dengan membawa RAB untuk negosiasi kembali harga dengan Supplier”, aku Siprianus Kolo.

Sayangnya, Rabu siang setelah mendatangi Dinas, Kades tidak berhasil dikonfirmasi lanjut mengenai hasil pertemuan dengan pihak Dinas PRKPP.

Protes senada, disampaikan KMPS Kelurahan Kefa Utara, Gildus Sena.

“Kami 99 persen rumah sudah di bongkar. Ada 56 KK, penerima bantuan. Sekarang sebagian besar dari mereka tinggal di rumah darurat, ada yang berlindung dibawah tenda, terpal. Ada yang terpaksa bangun rumah darurat dengan menggunakan bahan dari rumah lama yang sudah dibongkar. Memang ada yang karena tanahnya luas dia buat fondasi di sebelah rumah lama. Dan rata – rata masyarakat penerima bantuan di Kelurahan Kefa Utara semua sudah buat fondasi, hanya beberapa orang saja yang belum”, ungkap Gildus.

Menyangkut RAB, ia menjelaskan sementara diproses setelah mengantar ke ketua tim teknis untuk dikoreksi ulang. “RAB saya bawa ke Ketua Tim Teknis, ke bapak Paulus Karpada dan dikoreksi ulang tapi semua anggota sudah tandatangan.

Dan waktu saya kembali ke supplier UD Sion yang awalnya menyanggupi kebutuhan masyarakat, ternyata menolak RAB dari saya dengan alasan, bos bilang kamu tidak dapat bantuan. Saya disuruh konsultasi ke dinas, hasilnya ketika saya mendatangi dinas terkait, pak kadis menjelaskan, pelaksanaannya tidak dibatalkan hanya ditunda. Pak Kadisnkasihtau alasan bilang dana 35 % di tarik ke pusat untuk penanganan covid. Hanya sampai hari ini kami belum dapat informasi lagi untuk tindaklanjutnya seperti apa, padahal masyarakat sudah bongkar rumah”, tutur Gildus.

Beberapa masyarakat penerima bantuan, merasa diperlakukan secara tidak adil melalui bantuan program pemerintah yang harusnya sudah berjalan.

“Kalau dananya ditarik ke pusat untuk penanganan Covid 19, apakah kami masyarakat kecil yang harus jadi korban”, tandas salah seorang warga yang ditemui di Kelurahan Kefa Utara.

Baca Juga : Diduga Program BERARTI Kabupaten TTU Berjalan Dalam Kecurangan dan Sarat KKN, Doddy Widodo Mengundurkan Diri

“Bukankah ini namanya Pemerintah lebih Kejam dari Covid 19. Kalau bukan hak kami, tidak mungkin kami persoalkan, anggarannya sudah adakan. Ditunda dengan berbagai alasan, tanpa ada penjelasan dari Ketua Kelompok kepada kami. Setidaknya Dinas bisa menjelaskan 25 Desa yang berjalan pelaksanaannya itu apakah sudah memenuhi kriteria? Mekanisme pemilihan desanya seperti apa sehingga tiba – tiba kami di Kelurahan sini harus jadi korban”, tandas seorang bapak yang enggan menyebutkan namanya.

“Ini moment politik, jangan pilah – pilah wilayah dalam hal pelaksanaan program pemerintah”, sambung warga lainnya.

Pada waktu yang berbeda, Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP), Antonius Kapitan, S.T mengakui dari 65 desa penerima bantuan, hanya 25 desa yang Programnya berjalan dengan alasan, rasionalisasi untuk memenuhi 35 persen dari APBD.

“Kalau untuk sementara karena baru – baru peralihan untuk rasionalisasi 35 %, yang berjalan itu hanya 25 desa dengan banyaknya penerima bantuan ada 1400 an KK lebih dengan anggaran Rp29 miliar. Jadi dari 65 desa di kabupaten TTU, ada 40 desa yang belum bisa jalan. “Sementara katanya rasionalisasi untuk memenuhi 35% dari APBD. Makanya setelah dilakukan rasionalisasi ternyata masih kurang Rp55 miliar 600 juta sehingga Bupati Raymundus Sau Fernandes, S.Pt minta dialihkan dari Program BERARTI sebanyak itu”.

Lanjutnya,” Setelah kami hitung memang sekitar 2000 KK lebih yang dialihkan anggarannya Rp55 miliar 600 ratus juta rupiah”, ujar Kapitan dalam wawancara telepon.

Komisi III DPRD TTU yang dikonfirmasi media ini, menolak berkomentar lebih jauh dengan alasan tidak tahu menahu soal rasionalisasi 35 % yang dimaksud Kadis PRKPP.

“Dari Komisi III DPRD TTU, belum bisa berkomentar terlalu jauh. Karena sampai sekarang belum ada yang melapor ke kita. Dan soal rasionalisasi 35 % juga DPR belum tahu karena tidak pernah diundang pemerintah atau disampaikan secara tertulis. Hanya setahu kami, dipotong dari Rp84 miliar menjadi Rp25 miliar untuk 25 desa yang berjalan”, jelas Fabianus Alisiono, Sekretaris Komisi III kepada media ini, Rabu (27/05/2020) di Kefamenanu.

Prinsipnya menurut Alisiono, jika pemda sudah berpatokan 65 desa yag menerima bantuan, tetapi ternyata dipangkas menjadi 25 desa. Dan di 40 desa yang tertunda pelaksanaannya masyarakat sudah terlanjur bongkar rumah, ya pemerintah harus bertanggungjawab. Dan kita juga pertanyakan, kriterianya apa untuk 25 desa terpilih penerima bantuan rumah itu.

Pantauan NTTOnlinenow.com di beberapa desa hingga Rabu sore, masih terdapat beberapa kelompok yang belum memilih supplier karena belum terikat kontrak kerja. Dan terkait pemilihan supplier, pengakuan beberapa KMPS di desa yang berbeda bahwa mereka hanya mengikuti arahan dan aturan dari atas.

Temuan lain di lapangan, Pelaksanaan Program BERARTI Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 memang sempat tertunda sejak bulan Februari 2020. Akibat survey kelompok ke toko – toko Bangunan yang tiada henti hingga sekarang, di tengah Pandemi Covid 19. Terkesan, Dinas sendiri mengabaikan anjuran pemerintah yang bisa mengancam kesehatan masyarakat.

“Kami dari kelompok pelaksana dibuat mondar mandir sejak bulan Februari sampai sekarang hanya untuk survey harga di tengah Pandemi Covid 19. Ini cukup membahayakan keselamatan kami dan masyarakat di situasi seperti ini “, dibenarkan salah satu Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana Swadaya.