Kuasa Hukum Keuskupan Atambua, Tolak Pencabutan Gugatan Tanah Bitauni. Maisir : Kami Tidak Mau Terjebak Dalam Skenario Penggugat

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Dua pengacara Keuskupan Atambua, Yoseph Maisir, SH dan Fransiskus Jefry Samuel, SH dalam menghadapi gugatan tanah Bitauni menyatakan menolak pencabutan gugatan tanah Bitauni oleh para penggugat dan tidak ingin terjebak dalam skenario penggugat.

Penolakan pencabutan gugatan itu, disampaikan dua pengacara Gereja Katolik Keuskupan Atambua, usai sidang di Pengadilan Negeri Kefamenanu, Senin (16/12/2019) dengan agenda pembacaan replik dari penggugat atas eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi dari tergugat Gereja Katolik Keuskupan Atambua.

Maisir dan Jefry Samuel menunjukkan sikap penolakan lantaran keduanya menilai pencabutan gugatan penggugat tanpa dasar yang jelas.

“Secara prinsip, sebagai kuasa hukum kami memaknai pencabutan gugatan itu sebagai niat untuk menyelesaikan persoalan, kita sangat mengapresiasi. Tetapi secara hukum, pencabutan dilakukan setelah terjadi proses jawab menjawab, tidak sesederhana itu. Ada konsekuensi yuridis. Setelah kita mencermati konsekuensi – konsekuensi terutama yang nanti akan berimbas kepada para tergugat, Ya kita memutuskan untuk menolak pencabutan gugatan”, Ungkap Maisir.

Ia juga meminta kepada semua pihak terutama ketiga penggugat agar tidak salah memaknai sikap penolakan di atas. Menurut Maisir, pihak gereja hanya menginginkan kepastian hukum. “Bahwa penolakan kami tidak serta merta harus dimaknai sebagai penolakan untuk berdamai dalam kasus ini. Kita hanya ingin ada sebuah kepastian terhadap kepentingan- kepentingan hak hukum para tergugat juga kepastian dan kepentingan hukum dari para penggugat sendiri. Sehingga saat ditanyai majelis dalam persidangan, kami mengatakan bahwa kami setuju dengan pencabutan gugatan itu, tapi dengan syarat berdamai, bukan mencabut begitu saja, karena ketika kita berdamai pasti ada syarat-syarat yang nantinya akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditingkatkan menjadi akta perdamaian. Dan akta perdamaian itu sama kekuatannya dengan putusan”, ungkap Maisir.

Maisir yang masih tidak yakin dengan keseriusan pencabutan gugatan penggugat mengatakan tidak mau terjebak dalam permainan itu.

“Kami mengembalikan proses pencabutan gugatan kepada para penggugat, apakah mereka serius atau tidak mengakhiri perkara tersebut dengan itikat baik. Atau jangan sampai ada hal lain yang sedang dimainkan oleh penggugat dengan tiba – tiba mencabut gugatan. Sekali lagi kami tekankan kalau pencabutan gugatan ini dilandasi oleh itikad baik. Bukan karena ada skenario lain dan kami tidak mau terjebak disitu,” lanjutnya.

Sementara terkait dengan syarat atau ketentuan yang nantinya tertuang dalam kesepakatan perdamaian, sebagai kuasa hukum, Maisir mengatakan masih akan membicarakan dengan para pihak.

“Kami tidak bisa mendahului tetapi yang pasti titik pijak kami adalah kepastian hukum. Kalau sekali lagi pencabutan gugatan ini dilandasi oleh etikat baik,” tegasnya. Hal senada disampaikan kuasa hukum lainnya, Fransiskus Jefry Samuel, SH .

“Kita membuka ruang mereka untuk berdamai. Berkaitan dengan syarat perdamaian tadi, pada dasarnya kalau mencabut gugatan itu berarti anggap saja perkara ini kembali ke semula, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian hukum. Kalau cabut gugatan otomatis rekovensinya tidak dipertimbangkan lagi sehingga kami butuh kepastian hukumnya. kami menolak dengan tegas berkaitan dengan perdamaian. Cabut gugatan harus ada dasar perdamaian. Itulah makanya kami tetap lanjutkan ke agenda sidang berikut. Tadi mereka tidak menyampaikan replik. Dan karena sidang ini terus berproses, maka sidang berikut mereka dikasih satu kali lagi kesempatan membacakan replik. Jika penggugat tidak menggunakan hak tersebut, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian,” jelas Jefry Samuel

Sebelumnya diberitakan, tanah Gua Bituani di kelurahan Bitauni kecamatan Insana digugat oleh tiga tiga orang penggugat, yakni Gregorius Taneo alias Goris, Gabriel Anunut, dan Nikolaus Naikofi.

Sementara tujuh orang yang digugat diantaranya Uskup Atambua MGR. Anton Pain Ratu, SVD, Romo Donatus Tefa, Pr, Romo Gradus Sallu, Pr. Drs. Theodorus Lorenzo Taolin selaku ahli waris dari Raja Insana L.A.N. Taolin (Almarhum), Marta Soko ahli waris dari Antonius Atolan, Bernadetha Taneo selaku ahli waris dari S Leu Taneo, dan Nikolas Kab selaku ahli waris dari Thimotheus Sikone.