Terus Meningkat, Alokasi Dana Desa untuk NTT Tahun 2019 Rp3,02 Triliun

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Alokasi dana desa (DD) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2019, NTT mendapatkan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 3,02 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi NTT, Lidya Kurniawati Christyana sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Selasa (29/1/2019).

Menurut Lidya, alokasi dana desa untuk NTT pada tahun 2017 sebesar Rp 2,3 triliun, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp 2,54 triliun, sementara untuk tahun 2019 meningkat menjadi Rp 3,02 triliun.

“Karena ini lebih kepada komitmen pemerintah terkait pembangunan Indonesia dari pinggiran sehingga dananya semakin tahun terus meningkat,” ungkap Lidya.

Lidya menjelaskan, pada tahun 2017 lalu, rata-rata tiap desa di NTT mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 880 juta dan pada tahun 2018 naik menjadi Rp 930 per desa.

“Ini sudah hampir menyentuh angka sesuai yang dijanjikan waktu itu yakni Rp 1 miliar untuk tiap desa,” terang Lidya.

Dia menyebutkan, total desa di NTT yang menerima alokasi dana desa sebanyak 2.996 desa. Untuk wilayah kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di NTT yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

“Kabupaten TTS memiliki jumlah desa paling banyak, tentu mendapatkan alokasi dana desa paling banyak, khususnya di NTT,” sebut Lidya.

Pada kesempatan itu Lidya menyampaikan, terkait aturan baru terkait penyaluran dana desa untuk tahun 2019, terdapat prasyarat tambahan yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan dana tersebut, yaitu penanganan masalah stunting.

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun.

“Mulai tahun ini, sesuai aturan baru dalam melakukan penyaluran dana desa, ada prasyarat tambahan yaitu ketika mereka akan meminta penyaluran tahap selanjutnya, adalah harus ada laporan konvergensi pencegahan stunting di tingkat kabupaten/ kota pada tahun anggaran sebelumnya,” katanya.

Dia menyatakan, perintah ini langsung dari Pemerintah Pusat, yaitu harus melakukan konvergensi pencegahan stunting. Artinya, pemerintah menghendaki dana desa itu menjadi bagian untuk pengentasan stunting di setiap daerah.

“Karena yang kurang gizi, yang stunting pada akhirnya tentu sangat berpengaruh pada indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tersebut, sedangkan IPM menjadi salah satu indikator yang menentukan apakah daerah itu disebut daerah yang maju dan berkembang,” paparnya.

Terkait penyaluran dana desa, lanjut Lidya, dibagi ke dalam tiga tahap, untuk tahap pertama sebesar 20 persen, dan selanjutnya untuk tahap dua dan tiga masing-masing sebesar 40 persen dari total anggaran.

“Untuk penyaluran 20 persen di tahap satu, dengan prasyarat sudah harus disusun Peraturan Daerah (Perda) terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan peraturan kepala daerah (Perkada) terkait rincian dana desa per desa,” katanya.

Lidya menambahkan, pihaknya akan segera menyalurkan dana tersebut apabila dua prasyarat tersebut sudah terpenuhi. Biasanya pada bulan Januari setiap tahunnya. Tergantung pemerintah kabupaten/ kota cepat atau lambat menyusun Perda atau Perkada terkait penyaluran atau rincian dana desa per desanya.