DPRD Belu Tersinggung Tudingan FPMP Saat Demo

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu tersinggung dengan ucapan orasi pendemo yang mengatakan DPR hanya jalan-jalan tidak mengontrol eksekutif.

Hal itu terungkap saat orasi pendemo yang tergabung dalam Forum Penyuara Masyarakat Perbatasan (FPMP) saat melakukan aksi, Senin (17/9/2018).

Sesuai pantauan, dalam aksi yang di koordinator Engelbertus Foa di halaman gedung Dewan, pendemo membawa sejumlah spanduk yang tertulis “Bobroknya Sistim Birokrasi Kabupaten Belu”.

Dalam orasi itu orator menyampaikan pihak legislatif tidak mampu mengontrol eksekutif. DPR hanya jalan-jalan saja tidak sehingga terjadi banyak masalah salah satunya kekosongan formasi CPNS 2018.

Aprianus Hale dalam orasinya mengutuk sikap Pemerintah Daerah Belu baik Legislatif maupun Eksekutif. Pemerintah telah lalai dan tidak serius mengurus masyarakat Belu.

Dia mengajak semua agar bersama-sama mengevaluasi kinerja DPR karena dinilai tidak mampu mengontrol eksekutif hingga berujung kelalalain kekosongan formasi CPNS yang harus dievaluasi.

Vecky Nahak juga mengungkapkan kaitan ketiadaan formasi tes CPNS tahun 2018 di Belu, Pemerintah tidak responsif dan tidak peka terhadap nasib masyarakat Belu.

Usai orasi, masa disambut ketua DPR Belu, Januaria Awalde Berek didampingi Wakil Ketua Junior Manek masuk ke ruang Paripurna dan melakukan audiensi.

Dalam audiensi itu menyikapi pernyataan pendemo Ketua DPRD Belu, Walde Berek menyampaikan pihaknya tersinggung soal pernyataan massa dalam aksi forum yang mengatakan DPR hanya asal jalan-jalan.

Dikatakan, tujuan kami (DPR,red) ke Jakarta memperjuangkan nasib dan kepentingan masyarakat Belu sesuai tiga fungsi yang diemban.

Sementara itu dalam audiensi sesuai penjelasan Bupati Belu Willy Lay menuturkan, telah bertemu dengan Kemenpan PRB dan Pemkab Belu mendapatkan 167 formasi CPNS 2018.