DPRD NTT Nilai Perencanaan Anggaran Pilgub Tidak Matang

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kalangan DPRD NTT menilai, usulan penambahan anggaran pengamanan untuk pemilu gubernur (Pilgub) 2018 menjadi Rp11 miliar menunjukkan perencaaan anggaran pada tahap awal pengajuan tidak matang.

Ketua Fraksi PKB DPRD NTT, Yucun Lepa sampaikan ini di Kupang menyikapi usulan penambahan anggaran pilgub, Rabu (27/3/2018).

Yucun menyampaikan, dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah yang dihadiri KPU dan Bawaslu NTT, pemerintah menyampaikan akan ada penambahan anggaran pengamanan untuk pilgub. Memang usulan secara resmi ke lembaga dewa belum ada, tapi sudah ada permintaan yang masuk ke pemerintah. Penambahan anggaran patut dicurigai adanya perencanaan yang tidak matang dari pemerintah.

“Permintaan penambahan anggaran itu terkesan dewan dipaksakan untuk membahas item anggara pilgub dimaksud,” kata Yucun.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menjelaskan, pemerintah dan dewan beberapa waktu lalu telah menetapkan anggaran untuk pilgub 2018 yang bersumber dari APBD NTT sebesar Rp.484 miliar lebih. Rinciannya, Rp.318 miliar lebih untuk KPU, Rp.122 miliar untuk Bawaslu, Rp.37 miliar lebih untuk kepolisian, dan Rp.6 miliar lebih untuk TNI.

Dalam perjalanan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Ende, Sikka dan Nagekeo ini, walau belum diusulkan ke dewan, tapi ada permintaan tambahan anggaran untuk kegiatan pengamanan. Penambahan anggaran ini akibat adanya permintaan pihak kepolisian kepada TNI untuk melakukan bantuan kerja sama operasional (BKO). Konsekuensinya, harus ada tambahan anggaran untuk item ini.

“Kita minta pemerintah untuk kembali ke regulasi dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” pinta Anwar.

Kader Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, pada prinsipnya lembaga dewan berharap agar semua kegiatan terkait pilgub, berjalan lancar sesuai agenda dan program kerja yang telah ditetapkan. Khusus menyangkut penambahan anggaran untuk item pengamanan, walau pemerintah belum ajukan ke dewan, tapi hendaknya disikapi sesuai asas kepastian hukum. Selain itu, harus juga mempertimbangkan asas kewajaran, kesanggupan keuangan daerah, serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing- masing pihak.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Benediktus Polo Maing menjelaskan, anggaran pengamanan pilgub untuk TNI yang telah ditetapkan sebesar Rp.3,451 miliar. Angka ini didapat dari hitungan,pada saat kampanye diterjunkan kurang lebih 700 personil dan saat pemungutan suara sekitar 8.000 personil.

Namun dalam perjalanan, tambahnya, Polda NTT meminta TNI untuk BKO. Jumlahnya pun cukup banyak yakni dua pertiga tenaga polisi atau seitar 1.830 personil. Dengan permintaan itu, maka berkonsekuensi pada kebutuhan anggaran.

Pihak keamanan telah menyampaikan penambahan dana pengamanan sebesar Rp11,9 miliar. Terhadap permintaan ini, pemerintah provinsi akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten.