Sulit Bersaing, Grafik Pertumbuhan Bank Syariah di NTT Terus Menurun
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pimpinan Cabang Bank Muamalat Kupang, Syarifuddin mengatakan, Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di NTT, khususnya Kota Kupang sudah beroperasi sejak tahun 2006. Dan, mengalami pertumbuhan hingga tahun 2013. Namun sejak 2013-2017, grafiknya malah menurun dari seluruh sektor.
Hal ini disampaikan Syarifuddin dalam dialog bersama Komite IV DPD RI yang berlangsung di Kantor DPD RI perwakilan NTT, Selasa (20/3/2018).
Menurut Syarifuddin, sejumlah kendala baik internal maupun eksternal menjadi faktor penyebab sulit bersaing dengan bank konvensional di NTT, sehingga grafik bank syariah terus menurun empat tahun terakhir ini.
“Menurun karena banyak faktor, baik internal dan eksternal. Masyarakat NTT masih melihat keuntungan kalau dengan bank umum atau konvensional. Sementara dari internal, ada kebijakan yang membuat menurun. Selain itu, kami juga masih di Kota Kupang saja. Belum ada di kabupaten lain,” beber Syarifuddin.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTT, Winter Marbun menyebutkan, kondisi bank syariah di Provinsi NTT belum bisa diharapkan. Pasalnya, grafik pertumbuhannya terus turun.
Winter jelaskan, saat ini terdapat 53 fasilitas pelayanan bank syariah, termasuk ATM dan kantor pelayanan. Namun, hanya tiga kantor cabang, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan BTPN Syariah. Menurut dia, sebagian besar pelayanan bank syariah hanya dititipkan di bank konvensional, bukan kantor sendiri.
“Dari kondisi jumlah perbankan syariah dan status kantor pelayanannya, kita tidak bisa berharap banyak di NTT. Terbukti dari perkembangannya,” kata Winter.
Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang itu, Winter menguraikan, hingga Desember 2017, aset seluruh bank syariah di NTT mencapai Rp 240 miliar. Jumlah ini menurun 15,8 persen dibanding tahun 2016. Dia membandingkan dengan total aset seluruh bank di NTT sebesar Rp 37,4 triliun atau meningkat 14,71 persen dari tahun 2016.
“Sehingga, pangsa pasar bank syariah di NTT terus menurun per Desember 2017. Asetnya hanya 0,64 persen dari total aset seluruh bank di NTT,” beber dia.
Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) pun ikut turun. DPK tahun 2017 sebesar Rp 111 miliar, atau turun sebesar 5,13 persen dari tahun 2016. Di sisi lain, secara keseluruhan, total DPK di NTT meningkat 6,86 persen. Sementara kredit yang disalurkan bank syariah di NTT mencapai Rp 156,8 miliar di tahun 2017, atau turun sebesar 14,63 persen dari tahun 2016. Di sisi lain, total kredit seluruh bank, terus meningkat.
Rapat tersebut dihadiri pula Asisten II Setda NTT, Alex Sena, Senator NTT, Andre Garu dan pimpinan OPD lingkup pemprov.NTT. Hadir pula Deputi Kepala BI Perwakilan NTT, Muhammad Syahrial dan pimpinan bank lainnya.
Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang pada kesempatan itu menjelaskan, kehadiran rombongan DPD RI tersebut untuk menjalankan tugas mengawasi penerapan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Sementara Andre Garu menegaskan, OJK sebagai lembaga pengawasan perbankan harus menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga, kinerja perbankan bisa terus membaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Dia juga meminta managemen perbankan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat secara umum.
“Kalau pelayanan bagus kan masyarakat senang dan ke sana. Jadi tolong berikan pelayanan yang baik dan majukan ekonomi di daerah ini,” tandas Andre yang juga politikus Partai Hanura itu.
Rapat Kerja Komite IV DPD RI itu juga dihadiri sejumlah anggotanya lainnya masing-masing Farouk Muhammad (Provinsi NTB), AA NGR Oka Ratmadi (Provinsi Bali), HA Budiono (Provinsi Jawa Timur), Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Sulawesi Barat), John Pieris (Provinsi Maluku) dan Chaidir Djafar (Daerah Pemilihan Papua Barat).
