Dewan Rekomendasikan ke Pemkab Tinjau Kembali SK Kontrak 2018

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Terkait pemberhentian sejumlah tenaga kesehatan, guru dan sopir pada Dinas Kesehatan Belu serta Pendidikan dan Kesehatan Belu, Komisi I menilai SK Kontrak Bupati Belu tahun 2018 dinilai cacat hukum.

Oleh karena itu, Komisi I rekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten agar Bupati tinjau ulang seluruh SK tenaga kontrak tahun ini yang telah diterbitkan.

Demikian Ketua Komisi I DPRD Belu, Marthin Nai Buti dalam simpulan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kadis P dan K, Sekretaris Dinkes, Kepala BKPP Belu, Wakil Ketua II beserta anggota DPRD dan para tenaga kontrak yang diberhentikan, Selasa (6/3) di ruang Komisi.

Menurut Marthin, beberapa teko di Puskesmas Wedomu, Laktutus, Webora, guru dan sopir ada yang telah mengabdi hingga belasan tahun tapi SK baru nama tidak masuk.

“Nama-nama tenaga kontrak yang diusul Dinas saat SK terbit tidak sesuai mekanisme. Kita minta ke Bupati untuk segera meninjau kembali SK secara menyeluruh,” ujar dia.

Lanjut dia, usulan lewat telepon diluar aturan dan menyalahi regulasi. Dari sekian nama diusulkan hilang di BKPP, ada apa? Usulan bukan melewati telepon, harus melalui mekanisme supaya hal ini jangan terjadi pada OPD lain.

Dikatakan, sebelum RDP dirinya telah bertemu dengan Bupati terkait masalah teko. Bupati meminta agar Dinas membuat kinerja para teko dan evaluasi pada Desember. Kalau tidak SK yang bisa ditinjau kembali.

Sebelumnya, Anggota DPRD Cipri Fahik sesalkan usulan Dinas yang tidak sesuai mekanisme. Tanpa usulan resmi kok muncul nama baru. Secara prosedur salah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya lewat telepon, dan ini tidak sesuai mekanisme.

Anggota DPRD Melki Lelo meminta kalau bisa ditinjau ulang semua SK teko 2018. Menurut dia, masalah pergantian James ini apakah jauh lebih baik atau buruk. “Ketakutan saya jangan sampai ada keistimewaan dengan teko baru yang gantikan James,” tutur Lelo.

Senada Anggota Dewan Rudi Bouk berharap kedepannya, masing-masing Dinas kalau bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja para teko di setiap akhir bulan Desember. Hal itu penting guna mengukur kinerja teko, sehingga apabila tidak layak maka tidak diusulkan untuk SK kontrak baru.

Untuk diketahui, teko yang diberhentikan Dinas Kesehatan sebanyak 12 orang yang tersebar di Puskesmas Wedomu, Laktutus dan Webora. Sementara pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan 13 teko guru dan 1 teko sopir Dinas.