Pemerintah Kota Kupang Kembali Biarkan Bangunan Tanpa IMB

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Setelah Kantor Gubernur, Transmart, Gedung Balai Sungai, yang dibangun tanpa melalui prosedur yang benar, Pemerintah kembali biarkan praktek pembangunan tanpa ijin di Kota Kupang‎. Kali ini bangunan besar yang dibangun tanpa ijin adalah bangunan restoran Fried Chiken Brotus di Jalan W.J. Lalamentik di Kelurahan Oebobo. Bangun dengan konstruksi itu dibangunan tanpa ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas terkait.

Anggota DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Senin (26/2/2018) mengaku sangat kecewa dengan pemerintah karena membiarkan bangunan megah yang berdiri ditengah Kota Kupang tanpa melalui prosedur yang benar.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak bisa membiarkan kejadian seperti ini terulang kembali. Sudah banyak bangunan yang berdiri tanpa IMB tapi tidak ada penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Dinas terkait seperti Dinas Perijinan Terpadu Satu Atap, dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), maupun Sat Pol PP Kota Kupang tidak bisa berbuat apa-apa padahal bangunan besar seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, dan bukan malah sebaliknya.

“Saya sungguh salut dengan koordinasi dari ketiga instansi pemerintah tersebut. Kalau masyarakat yang membangun tanpa IMB‎, koordinasi mereka berjalan bagus dan penertiban langsung dilakukan, akan tetapi kalau bangunan besar yang berada ditengah Kota, penertiban tidak pernah berjalan. Mereka selalu berdalih dengan segala macam alasan,” Kata Talli.

Ia menduga kalau kejadian seperti ini terus terjadi, dirinya mencurigai bahwa ketiga instansi tersebut pasti mendapat sesuatu dari pemilik bangunan, karena mereka tidak pernah beraksi jika ada bangunan besar yang berdiri megah ditengah Kota Kupang tanpa IMB.

Talli mengaku, jika kondisi seperti ini terus terjadi, ia juga mau menghimbau kepada masyarakat agar kalau membangun jangan mengurus IMB, karena pemerintah bisa membiarkan bangunan-bangunan besar berdiri megah di Kota Kupang.

“Kalau mereka datang menertibkakan masyarakat tinggal berdalih sementara mengurus proses ijin kan selesai,” kesal Talli.

Selain tanpa IMB, Talli juga mengkritisi bangunan tersebut yang melanggar perda Kota Kupang Nomor 12, tahun 2012. Dalam perda tersebut, diatur soal jarak bangunan dari jalan utama, apalagi jalan W.J. Lalamentik merupakan jalan negara.