Panwaslu Belu Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Belu menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 berintegritas, Rabu (14/2/2018).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Panwaslu Belu dihadiri Wakil Bupati Belu, Kapolres Belu, Ketua KPU Belu, Ketua Panwaslu Belu, Perwira mewakili Kodim Belu, Pimpinan Parpol, Pawascam, PPL dan Staf Sekretariat dari 12 Kecamatan di perbatasan Belu-Timor Leste.

Adapun isi deklarasi yang disampaikan anggota Panwas dan tim kampanye diantaranya,
mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dari Praktik Politik Uang dan Sara, karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Tidak menggunakan Politik Uang dan Sara sebagai sarana meraih simpati pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan program kerja dan bukan karena Politik Uang dan Sara

Mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap Politik Uang dan Sara yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas Pemilu dan tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktifitas dalam bentuk apapun juga yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran Politik Uang dan Sara.

Ketua KPU Belu, Marthin Bara Lay dalam sambutan mengatakan, empat paslon Gubernur dan Wagub akan berkompetisi pada Pilkada mendatang. Kemarin telah ditetapkan empat paslon dan sudah tetapkan penarikan nomor undian paslon.

“Apa yang baru saja kita lakukan deklarasi ini kita jaga bersama. Belu tetap bersahabat, kita jaga dan persaudaraan yang ada kita jaga, jangan karena politik kita cederai persaudaraan yang ada,” harap dia.

Diajak, untuk semua tim kampanye pemenangan paslon mari kita sama-sama menjaga pesta demokrasi agar tidak tercederai dengan hal-hal yang tidak benar. Money politik bisa batalkan calon kalau terbukti bersalah.

“Toleransi dan hubungan yang ada kita jaga, jangan sampai karena politik kita tercerai. Mari kita sama-sama mengawal agar pilkada mendatang sukses,” kata Bara Lay.

Ketua Panwaslu Belu, Andre Parera menyampaikan, persoalan uang dalam politik sangat kental, dan hal itu menggambarkan betapa mahalnya politik di Belu.

Sesuai regulasi baru Panwaslu Kabupaten mempunyai kewenangam membatalkan Paslon jika terbukti bermasalah.
Uang selalu jadi masalah, kita juga dipertontonkan agama dipertaruhkan dalam politik, temat ibadah jadi slogan dan juga isu sara pribumi dan pribumi jadi permainan untuk politik dan pada akhirnya masyarakat terbagi.

Kesempatan lewat deklarasi Andre mengajak semua masyarakat untuk melawan seluruh isu uang dan sara.
Gerakan yang sama diseluruh Indonesia deklarasi yang sama bawaslu ajak seluruh masyarakat untuk menjaga agar Pilkada kita berjalan bermartabat dan berintegritas tanpa politik uang dan sara.

“Mari kita masyarakat Belu berani menolak politik uang dan sara. Dengan semangat kita tolak ini dan terus kita gelorakan tolak uang dan politisasi sara di wilayah Belu,” tandas Andre.