Kades Baudaok Dilaporkan Warga ke Kejari Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Warga Desa Baudaok, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste melaporkan Kepala Desa Robertus Ulu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu, Jumat (12/1/2018).

Sesuai pantauan media pukul 11.14 Wita warga Baudaok Karolus Besin didampingi Leonardus Bele Bau langsung menyerahkan data laporan dugaan korupsi dana Desa yang diterima oleh Kaur Tata Usaha Daskrimti Perpustakaan Kejari Belu Maria Yohana Seuk diruang kerjanya.

Usai menerima laporan tertulis warga, kepada kedua warga Seukuran mengatakan akan segera melanjutkan laporan tersebut ke Kajari Belu Rivo Medellu untuk proses selanjutnya.

“Tugas kami hanya menerima laporan masyarakat. Setelah itu kami teruskan ke pak Kajari untuk proses lanjut sesuai aturan yang berlaku,” ujar dia.

Sementara itu warga Desa Baudaok meminta agar pihak Jaksa berkenan melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan keuangan Desa di Desa Baudaok sejak tahun 2015 sampai tahun 2017.

“Kami menduga kuat ada unsur kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah akibat pengelolaan dana desa yang tidak tepat oleh kepala desa Baudaok Robertus Ulu,” ucap Leonardus Bele Bau usai menyerahkan data di kantor Kajari.

Baca juga : Wabup Ose Pimpin ASN Bersihkan Sampah Pasar Baru

Dijelaskan bahwa, total dana desa selama dua tahun anggaran oleh kepala desanya mencapai ratusan juta rupiah bersumber dari beberapa item kegiatan pembangunan antara lain pengadaan sapi sebanyak 17 ekor seharga Rp5,5 juta perekor namun hingga saat ini hanya yang sampai 15 ekor yang diadakan.

Selain itu dana pengadaan fasilitas desa siaga dan PKK berupa pengadaan alat tenun ikat dan pelatihan tenun ikat tahun anggaran 2015 yang baru terlaksana akhir tahun 2017 setelah warga mempersoalkan ke media masa beberapa waktu lalu.

“Sudah tidak ada pelatihan terus pengadaannya peralatan tenunnya diakhir tahun kedua lalu masyarakat mau apakan dengan alat-alat itu, jelas akan mubasir. Sapi dua ekor juga sampai hari ini tidak ada kemana sapi dua ekor itu,” dia diamini Karolus Besin.

Adapun kasus lain yang dilaporkan yakni, terkait pembangunan gedung PAUD tahun anggaran 2016 senilai Rp120 juta lebih yang tidak tuntas serta beberapa fasilitas lainnya yang sampai saat ini tidak terealisasi.

Tidak hanya itu juga pengadaan sapi sebanyak 18 ekor dengan total dana Rp99 juta tahun anggaran 2016 sampai awal tahun 2018 ini belum terealisasi. Selain itu dana desa tahap I tahun anggaran 2017 berupa pengadaan tenun ikat kegiatan PKK, pelatihan kelompok tani pelatihan managemen aplikasi, penghijauan lingkungan hidup fasilitas olahraga hingga kemarin pagi tidak terlaksana.

“Semakin jelas ada ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan desa. Karena itu kami serahkan laporan tertulis ke Kejari. Kami berharap Pak Kajari berkenan membantu menyelidiki masalah ini dan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum agar ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ujar kedua warga itu.