Paripurna DPRD Belu Sahkan Tujuh Peraturan Daerah

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – DPRD Belu menyetujui dan mengesahkan 6 (enam) buah Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan Pemerintah dan 1 (satu) buah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada Sidang Paripurna III DPRD Belu, Senin malam (11/12/2017).

Sidang penutupan Dewan Belu, Timor Barat perbatasan RI-RDTL dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Januaria Awalde Berek. Hadir dalam sidang Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Sekda Belu, Wakil Ketua II DPRD bersama Anggota, Danyon RK 744/SYB dan seluruh Pimpinan OPD Belu.

Ketujuh Perda itu diantara lain, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018, pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Pengelolaan air limbah domestik, lembaga penyiaran publik lokal TV Belu, pengembangan ekonomi kreatif serta perubahan ketiga atas perubahan Perda Belu nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi umum.

Menurut Ketua DPR Walde, mancermati berbagai pernyataan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini, Dewan sependapat bahwa pelaksanaan program kegiatan yang tertera dalam APBD tidak didominasi oleh “kewajiban menyelesaikan administrasi”.

“Sehingga terkesan penyelesaian SPJ menjadi prestasi yang membanggakan. Sudah saatnya seluruh komponen baik dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah Iebih fokus pada hasil dari program kegiatan yang dijalankan. Kegiatan harus benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat. Harus langsung menyentuh masyarakat yang memang sangat membutuhkannya,” ujar dia.

Dikatakan, opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang begitu didambakan, bukanlah merupakan sebuah Prestasi yang patut dibanggakan. Namun WTP merupakan Suatu Kewajiban dalam menggunakan anggaran.
Presiden juga menegaskan bahwa caranya adalah dengan bekerja keras, dan memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dipergunakan dengan tanggung jawab, sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.

“Untuk itu Dewan meminta Pemerintah Daerah agar benar-benar fokus daiam pengetolaan APBD. dengan memanfaatkan teknologi yang kian berkembang sehingga opini WTP sebagai suatu kewajiban datam pengeioiaan keuangan daerah dapat dicapai,” pinta dia.

Baca juga : KPU Belu Nyatakan 14 Parpol Lolos Verifikasi Administrasi

APBD Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan. Dewan berharap program dan kegiatan dalam APBD memiliki relevansi dengan tantangan-tantangan yang dihadapi daerah ini. Sehingga parencanaan yang terkandung daiam APBD cukup responsif dan integratif. Karena Dewan menilai prioritas-prioritas yang ada sudah sejalan dengan prioritas Kementerian ataupun lembaga-lembaga negara.

Sehingga Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu Tahun 2018 yang disiapkan, benar-benar merupakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

“Ini akan lebih efektif apabila didukung dengan konsistensi terhadap berbagai tahapan pembangunan yang dilaksanakan,” ujar dia.

Dewan juga menyoroti berbagai program kegiatan yang tersebar di seiuruh OPD. Dewan berharap agar anggaran pokok kegiatan iauh iebih besar dari anggaran pendukung kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dikerjakan sampai tuntas, dan tidak direncanakan Sagi pada tahun anggaran mendatang.

Lanjut Awalde, dari sisi tata waktu pembahasan RAPBD 2018, Pemerintah Propinsi memberikan apresiasi karena Kabupaten Belu berada pada urutan ketiga dari Kabupatenlkota yang meiakukan evaluasi RAPBD Tahun 2018. Demikian hainya dari aspek konsistensi perencanaan. Dewan berharap ha! ini dapat ditingkatkan di waktu yang akan datang.

“Berkaitan dengan percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, terutama kegiatan Belanja Modal, Dewan mendorong Pemerhtah agar segera melakukan proses pelelangan dengan memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa,” pungkas dia.

Sementara Bupati Belu, Willybridus Lay berharap sinirgitas antara lembaga Eksekutif dan Legislatif unuj mendukung pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat Belu dapat terwujud.

“Dengan telah ditetapkan Ranperda, saya ingatkan kita semua untuk tingkatkan kewaspadaan terkait bencana yang melanda daerah, dimana tingginya intensitas hujan dan gundulnya hutan yang menimbulkan banjir,” ujar Lay.