TKI di Hongkong Minta Dukungan Pemerintah NTT
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini bekerja di Hongkong meminta dukungan Pemerintah NTT untuk memberi tambahan pelatihan pasca kembali ke tanah air bila sudah tidak bekerja lagi sebagai TKI.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (24/11).
Patris mengatakan, ketika melakukan kunjungan pribadi ke Hongkong beberapa waktu lalu, dirinya sempat bertemu dan berdialog dengan sekitar 600 TKI asal NTT di Konjen RI. Selain meminta kunjungan resmi dari pemerintah dan DPRD NTT, mereka juga meminta dukungan apabila sudah tidak bekerja lagi sebagai TKI. Mereka memiliki keinginan untuk membentuk paguyuban atau komunitas eks TKI Hongkong sama seperti forum TKI Malaysia yang telah dibentuk sebelumnya.
“Mereka berharap kalau sudah tidak lagi bekerja di Hongkong dan pulang ke NTT, setelah membentuk wadah khusus seperti paguyuban, mereka dibekali pelatihan keterampilan tambahan untuk menjalankan usaha mikro dan menengah,” kata Patris.
Lebih lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka ini menyampaikan, modal untuk menjalankan usaha mikro dan menengah tersebut berasal dari hasil sebagian gaji yang mereka kumpulkan selama bekerja di Hongkong. Pemerintah diharapkan memberi dukungan terhadap keinginan para TKI tersebut sehingga produktivitas pasca tidak lagi bekerja sebagai TKI tetap berkesinambungan.
“Dengan dukungan yang diberikan pemerintah dalam merespon keinginan para TKI itu, maka ada regenerasi bagi putera daerah untuk bekerja di luar negeri, karena mereka tetap berproduktif sekembalinya dari luar negeri,” ujar Patris.
Terkait kerinduan para TKI di Hongkong agar ada kunjungan dari Pemerintah dan DPRD NTT sama seperti yang dilakukan pemerintah provinsi lainnya di Indonesia, Patris berharap pemerintah bisa mengagendakannya. Karena TKI asal provinsi lain setiap tahun selalu mendapat kunjungan dari pemerintah provinsi, seperti gubernur, instansi teknis, dan DPRD. Sementara itu, dari pemerintah NTT tidak pernah.
“Saya merespon keluhan para TKI tersebut dan akan sampaikan ke gubernur dan Dinas Tenaga Kerja serta instansi terkait lainnya , apalagi mereka adalah putera- puteri NTT dan pahlawan devisa bagi negara dan daerah ini” tandas Patris.
Dia menegaskan, kunjungan itu penting agar selain sebagai bentuk perhatian pemerintah dan DPRD, juga untuk mendengar secara langsung persoalan yang mereka hadapi, terutama setelah mereka kembali ke NTT. Jika ada jaminan dari pemerintah sesuai harapan mereka, gaji atau upah yang diterima sebagiannya disisikan untuk kelanjutan hidup pasca tidak lagi bekerja di luar negeri.
