Taat PP 18, Anggota DPRD Belu Serahkan 12 Unit Mobil Dinas ke Pemkab

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu resmi menyerahkan 12 unit mobil dinas anggota Dewan kepada Pemerintah Kabupaten Belu sesuai PP 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyerahan fasilitas aset mobil dinas itu ditandai dengan penandatangan berita acara oleh Sekda Belu, Petrus Bere dan Sekwan DPRD Belu Anton Tisera di Kantor Dewan, Selasa (26/9/2017) disaksikan oleh Pimpinan DPRD Belu serta Kadis PPKAD Belu.

Menurut Ketua DPRD Belu, Januaria Awalde Berek, dasar penyerahan 12 unit mobil dinas anggota sesuai dengan regulasi terbaru. Regulasi yang lama kita memang tidak difasilitasi untuk peranggota, tetapi kita pinjam pakai dari aset Pemkab untuk mendukung tiga fungsi dewan.

Namun jelas Berek, dalam perjalanan ada regulasi terbaru yaitu PP 18 tahun 2017 dimana mengatur keuangan pimpinan dan anggota salah satunya untuk uang transpor bagi para anggota. Sehingga hari ini kami dengan resmi menyerahkan karena tadi malam tepat jam sembilan masih kerja dalam tatib dalam sidang, dengan ditetapkan Perda yang mengatur soal keuangan sesuai PP 18 dan juga rancangan APBD perubahan.

“Sejak diundangkan Perda itu kami serahkan kembali mobil-mobil yang menjadi aset pinjam pakai kepada Pemerintah. Sehingga teman-teman 27 anggota kembalikan mobilnya minus tiga Pimpinan tetap pakai fasilitas mobil,” ujar dia.

Dikatakan, dasar pengembalian mobil-mobil ini karena didalam perda yang mengatur hak keuangan pimpinan dan anggota salah satunya transpor. Maka kami tetap memilih untuk taat kepada PP 18 yang mengatur pasal soal transpor dan hari ini diserahkan sehingga tidak terjadi pendobelan.

Baca juga : Terkait Mobil Dinas DPRD, Pihak Sekwan Surati BPKAD

“Jumlah kendaraan yang dikembalikan ada 12 unit. Nanti masih meninggalkan dua unit kendaraan untuk pelayanan di sekretariat, terus tiga untuk tiga Kabag dan satu untuk Sekwan. Jadi 9 mobil tetap di Sekwan sisanya 12 dikembalikan,” ujar Berek.

Dijelaskan, pengembalian mobil tersebut tidak menghambat operasional Dewan dalam pelayanan. Sebab anggota sudah mempunyai uang transpor dan itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Secara riil belum mengetahui berapa besar angka transportasi dan kita sesuaikan dengan regulasi yang ada.

“Tapi di dalam pasal itu ada PMK 53 dan Permendagri 62 yang mengatur untuk uang transpor itu. Sementara di dalam PMK kita 15 juta, tetapi kita masih tunggu karena di dalam pasal itu masih mengatur tidak boleh melampaui Provinsi, sehingga Provinsi belum ada Pergub maka kami di Belu belum ada Perbup dan pastinya angka tapi tidak boleh melampaui Propinsi,” pungkas Berek.

Sekda Petrus Bere menuturkan, DPRD telah menetapkan Perda tentang kedudukan keuangan dan administratif DPRD dimana mengatur tentang tunjangan transportasi. Karena dengan adanya itu maka semua mobil yang ada di DPRD diserahkan kepada eksekutif kecuali tiga Pimpinan.

“Oleh karena itu hari ini kita langsung serahkan terimakan mobil itu dan kemudian akan kita distribusikan kepada OPD yang membutuhkan. Terkait nasib para tenaga kontrak sopir Dewan akan tetap mengikuti mobil yang ada dan kita akan alokasikan lagi,” pungkas Bere.