DPRD NTT Berikan Penguatan Pada Pemerintah Melalui Pansus LKPj Gubernur

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, Lembaga DPRD NTT melalui panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) gubernur 2016 ingin memberi penguatan kepada pemerintah agar memberi kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai program dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Pansus LKPj Gubernur Tahun 2016 DPRD NTT, Yunus Takandewa kepada wartawan di Kupang, Jumat (12/5/2017).

Yunus mengatakan, dewan tidak memiliki kapasitas untuk menerima atau menolak LKPj yang disampaikan pemerintah. Pembentukan dan kerja pansus lebih difokuskan pada keinginan dewan untuk memberikan muatan persepsi yang lebih dalam dan menilai progres dan pelayanan kepada masyarakat sesuai program dan agenda pembangunan.

“Kita ingin memberi penguatan bahwa LKPj bukan memuat teks yang normatif, tapi harus mengedepankan prestasi pemerintah,” kata Yunus.

Selain itu, menurut Yunus, kehadiran pansus juga ingin mengoreksi sejauhmana korelasi antara sistem perencanaan dan penganggaran terhadap program dan agenda kerja yang dilaksanakan. Konsistensi dari semua aspek tersebut sangat peting sebagai proses taat asas atas kesepakatan yang telah dibangun antara pemerintah dan dewan.

Baca : Pemkot Segera Bayar Sisa Dana Hibah Kepada Panwaslu

“Pansus tidak hanya melihat aspek negatif atau kekurangan tapi mengkaji aspek penting untuk diberikan kepada pemerintah, yakni aspek mana saja yang mesti dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkap Yunus.

Dia berpendapat, pada prinsipnya target keberhasilan pemerintah dan dewan dalam kerangka penilaian pemerintah adalah untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Karena itu, kehadiran pansus LKPj dimaknai sebagai bentuk dukungan dewan kepada pemerintah untuk mempertahankan opini WTP yang telah diraih tahun sebelumnya.

Yunus menyampaikan, kerja pansus LKPj itu tentunya akan merekomendasikan sejumlah aspek yang lebih kritis untuk dilaksanakan pemerintah. Karena pemerintah dan dewan memiliki satu kesamaan yang saling mendukung dalam pengentasan kemiskinan dan keberhasilan dalam semua aspek selaras dengan program dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan.

Dia menambahkan, hasil kerja pansus LKPj gubernur 2016 akan dibahas dan difinalisasi dalam rapat gabungan komisi. Selanjutnya disampaikan dalam sidang paripurna dewan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa pekan depan.