Dinas Perhubungan Akan Terapkan Sistim Baru Pungutan Parkir

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menerapkan sistem pengelolaan parkir berlangganan bagi pengendara kendaraan roda dua dan roda empat guna menghindari ada pungutan liar (Pungli).

“Sistim ini menurut rencana akan kami terapkan ditahun 2017 untuk menghindari pungutan liar. Saat ini banyak pungutan parkiran yang tidak melalui izin dari dinas perhubungan. Asalkan ada tempat ramai, dan banyak mobil parkir, ada saja orang yang memanfaatkan untuk melakukan pungutan secara liar,” Kepala Dishub Kota Kupang, Yogerens Leka, Jumat (31/3/2017).

Menurut Dia, selama ini pengelolaan sistem parkir di atur dalam dua Peraturan Daerah (Perda) yakni Perda Nomor 14 dan 15 tahun 2011 tentang parkir khusus dan tipe jalan umum, namun telah di revisi dalam perda Nomor 4 dan 5 tahun 2016 tentang pengelolaan parkir berlangganan. Sedangkan untuk tahun ini, perda tersebut akan direvisi lagi, dan sementara diusulkan pada badan legislasi DPRD Kota Kupang, untuk dibahas dalam sidang I, DPRD Kota Kupang.

Baca : PJTKIS Tak Profesional Harus Ditindak Tegas

“Pada prinsipnya, kami punya konsep kedepan seperti itu dan kami sudah melakukan kajian terhadap konsep parkir berlangganan ini,” tambah Leka.

Tarif parkir berlangganan akan dikenakan bagi kendaraan roda dua sebesar Rp.75 ribu pertahun, sedangkan kedaraan roda empat dikenakan tarif sebesar Rp.100 ribu pertahun.

Dikatakan, dengan sistim tersebut, sesuai rencana, pemerintah akan memanfaatkan tenaga honorer yang ada untuk mengawasi parkiran, sehingga tidak lagi pungutan-pungutan tidak resmi, seperti yang terjadi selama ini.