Infrastruktur Masih Jadi Keluhan Warga Kota

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Persoalan infrastruktur khususnya jalan dan drainase masih dikeluhkan warga kota Kupang. Keluhan ini ditemukan DPRD dalam Musrembang di tingkat kelurahan, dan usulan prioritas yang banyak ditemukan adalah pembenahan infrastruktur jalan, dan Drainase.

“Hampir disemua kelurahan pengeluhannya sama,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPR Kota Kupang, Merry Salouw kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, Senin.

Menurutnya, dari hasil pemantauan lima anggota Fraksi Gerindra, termasuk dirinya dalam musrembangkel, yang selesai pekan lalu, Banyak keluhan masyarakat khususnya di 51 kelurahan di Kota Kupang, keluhan paling banyak soal infrastruktur jalan dan drainase. Masyrakat umumnya mengaku, bahwa hampir setiap tahun usulan soal jalan dan drainase selalu disampaikan dalam Musrembang, namun usulan mereka tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah.

Menurutnya, Berkaitan dengan pengeluhan warga yang disampaikan dalam Musrembang tersebut maka dirinya, meminta kepada lurah dan LMP guna dapat terus membangun koordinasi. “Saya telah menyampaikan kepada lurah dan LPM dalam Musrembang agar semua usulan yang sudah disampaikan jangan hanya habis dalam pembahasan saja, tetapi koordinasi harus tetap dibangun, agar usulan pembangunan infrastruktur oleh masyarakat jangan hanya ditampung, tetapi harus ditindaklanjuti.

Baca : Penerangan Jalan Dominasi Keluhan Warga Dalam Reses DPRD

Memang, Lanjut Merry, dalam menjawab setiap usulan baik itu melalui Musrembang maupun hasil reses dewan serta walikota berkantor, ditampung dan disesuaikan dengan anggaran daerah, namun hasil usulan-usulan masyarakat yang sudah ditampung, harus dilihat man yang menjadi prioritas untuk dibenahi.

Selain itu juga, katanya, dalam pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disampaikan baik reses dewan, Musrembang dan kunjungan walikota terjadi tumpang tindih. Untuk itu komunikasi antara pemerintah di tingkat atas dengan pemerintahan ditingkat bawa juga harus jalan. Koordinasi perlu dilakukan dengan tujuan agar nantinya dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga harus ikut setiap musrembang dan mendata semua usulan masyarakat, agar bisa menjadi referensi dinas untuk menentukan skala prioritas.

Sementara itu, kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Beni Sain yang ditemui terpisah, mengaku, selama ini pemerintah Kota Kupang sudah fokus pada pembenahan infrastruktur jalan dan drainase. Namun pemerintah Kota Kupang tidak membenahi jalan dan drainase sekaligus, karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, dirinya meminta masyarakat bersabar, karena tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembenahan infrastruktur jalan.

“Dalam kurun tiga tahun terakhir, pemerintah Kota Kupang fokus pada infrastruktur jalan. Namun karena secara keseluruhan total jalan lingkungan dan jalan utama panjangnya ratusan kilometer, maka butuh waktu yang panjang untuk pembenahan,” ujarnya.

Menyangkut permintaan DPRD agar pemerintah lebih fokus melihat usulan masyarakat, Beni mengaku, semua yang dikerjakan pemerintah berdasarkan usulan masyarakat lewat musrembang, reses DPRD, maupun saat walikota berkantor. Namun semua usulan itu tidak bisa dibenahi sekaligus, masalah keterbatasan anggaran.